YAKUSA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menaruh perhatian terhadap persoalan kekeringan dan banjir musiman yang kerap dihadapi masyarakat. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dinilai perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menjadi representasi lembaga legislatif dalam mendorong perhatian terhadap persoalan tersebut. Upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan secara terencana, tidak hanya melalui penanganan darurat ketika masyarakat sudah terdampak.

Salah satu gagasan yang mengemuka di lingkungan DPRD adalah pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana. Program ini diharapkan memperkuat koordinasi penanganan bencana hingga tingkat kecamatan, sekaligus mendekatkan layanan kebencanaan kepada masyarakat.

Gagasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail. Menurutnya, keberadaan relawan di setiap kecamatan dapat membantu mempercepat penyampaian informasi dan penanganan kebutuhan warga.

“Kasihan BPBD tidak punya pasukan dari bawah. Kalau ada Kecamatan Tangguh Bencana, setidaknya seluruh kecamatan bisa teratasi,” tegasnya.

Penanganan Kekeringan Harus Tepat Sasaran

Persoalan kekeringan membutuhkan pendekatan berbeda sesuai kondisi geografis masing-masing wilayah. Daerah yang minim sumber air dapat diprioritaskan untuk penyediaan tandon berkapasitas besar, sedangkan wilayah yang memiliki sumber mata air bisa diupayakan melalui pengeboran dan jaringan penyaluran air.

Sejumlah kawasan seperti Larangan Slampar, Gugul, dan Bukek memiliki potensi sumber air yang cukup melimpah. Sebaliknya, wilayah Pademawu, Pegantenan, Proppo, Tlanakan, dan Tlesah menghadapi kendala karena pengeboran di beberapa titik hingga kedalaman lebih dari 83 meter masih menghasilkan air asin atau payau.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemetaan sumber air sebelum pemerintah menentukan program penyediaan air bersih. Dengan perencanaan yang sesuai karakteristik wilayah, bantuan dan pembangunan infrastruktur diharapkan lebih tepat sasaran.

Normalisasi Sungai untuk Antisipasi Banjir

Selain kekeringan, persoalan banjir musiman juga membutuhkan perhatian serius. Normalisasi sungai menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.

Dalam sumber pemberitaan, Ismail menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan terkait normalisasi sejumlah sungai.

Beberapa kawasan yang telah dilakukan normalisasi di antaranya depan Masjid Jami’, Kaluang, serta Kali Semajid di Gedin. Pekerjaan tersebut diharapkan dapat dilanjutkan secara bertahap untuk membantu memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir.

Perkuat Kesiapsiagaan hingga Tingkat Kecamatan

Penguatan koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif.

Selama ini, kebutuhan air bersih masyarakat juga ditindaklanjuti melalui penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah, di antaranya Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, serta pondok pesantren.

DPRD Pamekasan berharap upaya penanganan kekeringan dan banjir tidak hanya bersifat sementara. Diperlukan perencanaan jangka panjang, pemetaan wilayah rawan, penguatan relawan, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Dengan kesiapsiagaan yang dibangun hingga tingkat kecamatan, penanganan bencana diharapkan semakin cepat, terkoordinasi, dan mampu melindungi masyarakat dari dampak kekeringan maupun banjir musiman.