Menu

Mode Gelap

News · 14 Feb 2022 02:04 WIB ·

Ada Polisi di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida


 Ada Polisi di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Perbesar

JAKARTA, YAKUSA.ID – Direktorat Pupuk dan Pestisida pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia menempatkan institusi kepolisian sebagai anggota dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

“Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan sangat mendukung dalam mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budiadaya Tanaman,”. Demikian Direktur Pupuk dan Pestisida Ir Suprapti sebagaimana tertuang dalam buku pengantar buku “Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2013” yang diterbitkan di Jakarta tahun 2012.

Melalui Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diharapkan kinerja KPPP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut dapat lebih optimal sehingga permasalahan peredaran Pupuk dan Pestisida dapat diatasi, sehingga akan bedampak pula terhadap pencapaian target produksi nasional.

Dalam buku setebal 48 halaman yang isinya antara lain terdiri dari, pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan saran, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban komisi pengawas pupuk dan pestisida di berbagai tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dijelaskan secara terindi unsur yang terlibat dalam pengawasan komisi khusus itu.

Pada Bab III tentang Ruang Lingkup Kegiatan poin A tentang Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dijelaskan unsur-unsur yang menjadi pengurus dan anggota KPPP di tingkat provinsi/kabupaten/kota, yakni meliputi:

Pembina:
1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota

Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/Kota

Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi/ Kabupaten/Kota
Sekretaris I : Ka Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota

Sekretaris II : Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota.

Anggota dari lembaga ini terdiri dari:
1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/ Kab/ Kota
2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinis/Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/ Kabupaten/Kota
6. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (khusus untuk KPPP Provinsi).
7. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi)
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/ Kota
9. Kepala Badan Koordniasi dan Penyuluhan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
10. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
13. Unsur kejaksaan Tinggi/Negeri Provinsi/Kabupaten/Kota
14. Unsur Polisi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota
15. Kepala Kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi
16. Kepala Biro Hukum setda Provinsi/Kabupaten/Kota
17. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi
18. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinisi
19. Kepala Balai Riset dan Standarisasi Nasional Provinsi
20. Kepala Laboratorium dan Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Provinsi
21. Kepala Laboratorium Hama……..(khusus Kabupaten/ Kota).

Ada tujuh kegiatan yang menjadi tugas pokok lembaga khusus yang menangani pemantauan dan pelaksanaan peredaran pupuk bersubsidi tersebut, yakni (1) Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, (2) Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), (3) Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), (4) Pembelian sampel pupuk dan pestisida, (5) Analisa sampel pupuk dan pestisida, (6) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan (7) Inventarisasi Pupuk dan Pestisida. (YAKUSA.ID-8)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 38 kali

badge-check

Admin

Baca Lainnya

Sabtu Besok, Musyawarah Daerah MD Forhati Pamekasan Digelar

27 Mei 2022 - 20:01 WIB

Cerita Yunita Agustini, Sosok Perawat di Taiwan yang Kuliah di UICI

27 Mei 2022 - 16:54 WIB

Indonesia Berduka, Buya Syafi’i Ma’arif Tutup Usia

27 Mei 2022 - 12:49 WIB

Berkunjung ke Indonesia, Mesut Ozil Temui Anies Baswedan

27 Mei 2022 - 08:10 WIB

Jaringan Aktivis Nusantara Nilai Penunjukan TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah Sah, Ini Alasannya

27 Mei 2022 - 05:02 WIB

Soal Penyakit Mirip PMK di Kadur, DKPP Pamekasan Tunggu Hasil Uji Lab

26 Mei 2022 - 21:36 WIB

Trending di Daerah