14 Juni 2021

BAKORNAS LAPMI: Anas Urbaningrum Korban Politik

YAKUSA.ID – Pengurus Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam (BAKORNAS LAPMI) PB HMI menilai bahwa, Anas Urbaningrum telah menjadi korban pihak yang haus akan kekuasaan. Hal itu merespon pernyataan I Gede Pasek Suardika yang berjudul “Testimoni Saksi Peristiwa Kriminalisasi Hukum dan Politik SBY terhadap Anas!!”.

Pernyataan yang diunggah oleh channel Youtube Akbar Faizal Uncensored itu, Pasek mengaku diundang oleh Mahfud MD sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam untuk membahas kasus Anas. Saat melihat data milik KPK, Mahfud kaget karena tidak ada nama Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang.

“Beliau liat sendiri itu semua, kaget dia dilihat siapa-siapa yang terima uang. Nggak ada Anas Urbaningrum di situ, itu dokumen yang ada di KPK itu,” tambah Pasek.

Pengurus Bakornas LAPMI PB HMI, Aru Prayogi, meminta agar Anas Urbaningrum diberikan keadilan yang seadil-adilnya karena sudah menjalani hukuman tanpa kesalahan. Menurut dia, Anas hanya menjadi korban oleh pihak yang haus akan kekuasaan saat itu.

“Anas Urbaningrum hanyalah korban politik yang didalangi oleh aktor yang lapar akan kekuasaan. Dari beberapa dugaan, Anas sebagai tersangka juga tidak dapat dikuatkan dengan fakta dan bukti yang ada,” ungkap Aru sebagaimana dilansir Lead.co.id, Sabtu (27/3/2021).

Kasus proyek Hambalang pada tahun 2013 begitu ramai menjadi topik pembahasan ‘politik’ oleh banyak kalangan. Bagaimana tidak, partai penguasa pada saat itu terjerat kasus pidana korupsi yang sangat merugikan negara.

Oleh pengadilan, Anas divonis 8 tahun pidana penjara, denda Rp300 juta, serta membayar uang ganti rugi ke negara Rp 57,5 miliar dalam putusan hakim 24 September 2014.

Beberapa tahun berjalan ternyata banyak fakta yang menjadikan Anas sebagai korban ketidakadilan atas hukum yang diterima. Belum lama ini pernyataan Pasek mengejutkan terkait Anas Urbaningrum telah menggemparkan publik.

Lebih lanjut Pasek bercerita, framing yang dinarasikan terhadap Anas saat kasus bergulir sangat jauh dari fakta hukum. Satu di antaranya adalah mobil Harrier yang dituduhkan sebagai gratifikasi. Padahal, Anas memiliki mobil itu sebelum menjadi Anggota DPR.

Dia menyebutkan, fakta fakta persidangan dan saksi saksi yang ada sumbernya dari PT Panahatan. Dimana, PT tersebut tidak ada kaitan dengan Adhikarya ataupun urusan proyek Hambalang.

“Tetapi cerita yang benar adalah Mas Anas dapat duit dari SBY setelah terpilih, dikasih hadiah ya sama Pak SBY setelah terpilih menjadi juru kampanye terbaik,” tambah Pasek.

Usut Kembali Kasus Hambalang

Beberapa pernyataan Pasek bisa menjadi sebuah pertimbangan hukum atas kasus yang menimpa Anas, karena ini seperti sebuah skenario yang sudah di desain oleh ‘oknum’ untuk menjatuhkan tahta yang dimiliki oleh Anas Urbaningrum.

“Di sinilah peran oknum komisioner KPK, dengan memasukan dakwaan kasus Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Jadi bahasa dan proyek-proyek lainnya, ini yang penting tersangka dulu Anas, nanti kita cari, masa sih nggak ada,” ungkapnya.

Pasalnya, di dalam KUHAP tidak boleh adanya ketidak-jelasan dalam melayangkan dakwaan terhadap siapapun. “Persangkaan itu enggak boleh, jadi harus jelas ketika masuk penyidikan di kasus apa dia itu dihukum, tapi nggak ada urusan,” kata Pasek.

Instansi terkait harus lebih peka terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga perlu untuk mengusut kembali kasus hambalang yang banyak merugikan negara dan menekan para oknum yang bermain dibalik meja kekuasaan untuk mengakui dosanya tersebut.

Aru Prayogi menyatakan, Anas secara umum hanyalah sebagai korban pihak yang haus akan kekuasaan, oleh karena itu berikanlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Anas Urbaningrum yang sudah menjalani hukuman tanpa kesalahan.

Dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengusut para oknum yang bermain dalam kasus Hambalang dan segera memberikan kebebasan kepada Anas Urbaningrum atas hukuman yang didasari dengan ketidakjelasan tersebut. (*)