10 April 2021

Di Hadapan BKPM RI, LKBHMI Kendari sampaikan ada 2 Perusahaan Tambang Nunggak Pajak Hingga Rp24 Miliar

YAKUSA.ID – Forum Sultra Lawyers Club (SLC) yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Kendari sukses terselenggara (Rabu/17/02/2021).

Forum yang bertajuk “Tantangan Sektor Pertambangan Nikel di Era Revolusi Industri 5.0” tersebut dihadiri oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Pakar Hukum Tata Negara, Pemprov Sulawesi Tenggara, Kalangan Pengusaha dan Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2018/2020.

Di kegiatan tersebut terbongkar fakta bahwa 2 Perusahaan Tambang Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu PT. VDNI dan OSS menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) senilai 24 Milyar yang tidak dibayarkan ke Pemerintah Daerah. Jelang 4 tahun tunggakan senilai 24 Milyar tersebut tidak dibayarkan oleh 2 Perusahaan tersebut. Padahal pajak tersebut diperuntukan digunakan untuk pembangunan daerah berupa perbaikan jalan dan peningkatan ekonomi daerah.

Disatu sisi Direktur Eksekutif LKBHMI Kendari Fajar Nur Yusuf menegaskan, agar pihak BKPM RI untuk mengontrol proses investasi di Sulawesi Tenggara. Dan melibatkan pengusaha asli daerah pada setiap proyek strategis BKPM RI maupun Pemerintah Pusat di Sulawesi Tenggara serta kemudahan akses perizinan pada proses investasi.

Dari pihak BKPM RI melalui Kepala Deputi Perencanaan Bapak Nurul Ichwan, SE. MM, menyampaikan agar LKBHMI HMI Kendari mengawal proses investasi dan dukungan terhadap kebijakan Hilirisasi Nikel dan Proyek Investasi Kendaraan Listrik sesuai Perpres No. 55 Tahun 2019 di Sulawesi Tenggara. Dan Pihak BKPM akan berkolaborasi serta membuka ruang untuk bersinergi bersama investor lokal untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah. (HSn/ HMI Kendari)