11 April 2021

Di Tengah Wabah Covid-19, PB HMI Minta Kampus Tangguhkan Sementara SPP Mahasiswa

Yakusa.id – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP), Akmal Fahmi, meminta kepada seluruh kampus, untuk melakukan penangguhan SPP sementara bagi Mahasiswa aktif selama masa Bencana wabah virus Corona (Covid-19) yang tak kunjung usai.

Ia meminta sebaiknya pimpinan kampus se indonesia dapat memberikan penangguhan SPP sementara bagi Mahasiswa yang aktif dalam perkuliahannya. “Mengingat kondisi saat ini menjadi penghambat bagi sebagian mahasiswa yang biaya perkuliahaanya dari keringat sendiri, tanpa mengandalkan beasiswa maupun bantuan dari lainya,atau mahasiswa yang berada dalam kategori masyarakat menengah ke bawah,” katanya Rabu (8/4/2020) lalu.

Dikatakan, meskipun selama ini proses perkuliahan berlangsung dengan mekanisme sistem Online, mungkin bagi sebagian mahasiswa yang mampu atau kalangan menengah keatas, itu tidak menjadi persoalan.

Namun kemungkinan yang menjadi penghambat, ada sebagian mahasiswa yang bekerja separuh waktu untuk membiayai kuliahnya sendiri, ini akan menjadi hambatan yang perlu didiskusikan oleh stackeholder kampus mengingat dalam kondisi Covid-19 yang sampai sekarang masih terus berlanjut tanpa ada jaminan dan tanda-tanda kepastian kapan akan berakhir.

“Karena kami yakin dan melihat kebanyakan dari teman-teman Mahasiswa di seluruh Indonesia ini, pasti kuliah sambil bekerja separuh waktu untuk membiayai iuran SPP nya,” katanya menjelaskan.

Kemudian ia juga menegaskan meskipun hal tersebut terlihat sepele, namun tidak bagi mereka yang berada dalam kategori menengah ke bawah tersebut (kuliah sambil bekerja) Namun akan menimbulkan masalah baru jika pihak kampus tidak berinisiatif memikirkan hal tersebut.

“Saya rasa dengan memberikan penangguhan iuran SPP bagi teman-teman mahasiswa, itu merupakan salah satu bentuk sikap yang paling manusiawi oleh pihak Kampus,” ucap Akmal Fahmi.

Tak hanya itu, ia juga berharap Presiden Joko Widodo bisa melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar membahas hal tersebut untuk mengeluarkan produk hukum terkait penangguhan biaya SPP bagi mahasiswa kurang mampu selama covid-19 berlangsung.

Disamping itu juga ia menginggung terkait relaksasi kredit bagi masyarakat yang disampaikan oleh Joko Widodo, namun sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas.

“Walaupun Kebijakan tersebut sempat simpang siur lantaran belum adanya payung hukum maupun surat resmi dari pemerintah kepada perusahaan pemberi kredit,” tutupnya (*)