2 Agustus 2021

Dinilai Lakukan Politik Praktis, HMI Cabang Manokwari Desak Ketua MUI PB dan Manokwari Mundur

Manokwari, Yakusa.Id – Bermula dari pertemuan yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Manokwari, untuk melakukan penjaringan Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati Manokwari.

Hari ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, melakukan aksi protes kepada MUI, yang mana dalam pertemuan yang digelar pada, Minggu (17/5) kemarin, dinilai telah melecehkan marwah ummat.

Koordinator Lapangan, Safwan Ashari Raharusun mengatakan, dalam aksi yang gelar oleh HMI Cabang Manokwari di depan kantor MUI Provinsi Papua Barat (PB) hanya semata-mata untuk meminta pertanggungjawaban Oknum Ketua MUI terkait dengan proses penjaringan tersebut.

“Aksi yang kami lakukan, adalah bentuk kekecewaan kami sebagai anak dari lembaga ini, dan mereka (MUI) telah mengatasnamakan ummat dan ormas Islam dalam pertemuan tersebut,” ujar Safwan, kepada Media, Jumat (22/5/2020)

Tidak hanya itu, dia juga menyayangkan, didalam penjaringan tersebut, dihadiri oleh Ketua MUI Provinsi Papua Barat yang juga terlibat, dan mengambil bgian dari pertemuan tersebut.

“Olehnya itu, kami melihat sudah sangat jelas, lembaga yang mulia. Dan sebagai cerminan dari ummat sudah secara terang terangan ditunggangi oleh kepentingan politik dan golongan,” tuturnya.

Foro (Aktivis HMI Cabang Manokwari usai melaukan aksi/Yakusa.Id)

Sementara itu, pihaknya menimbang, kedua tokoh yang mana sebagai cikal bakal ummat Islam di Papua Barat dan Manokwari hari ini sudah tidak pantas menjadi contoh dan panutan.

“Berkaca dari pertemuan tersebut, kami meminta agar kedua Ketua MUI harus dengan jantan, untuk menyatakan sikap untuk mundur, karena sudah secara jelas menjadi motor penggerak partai politik,” tegasnya.

Sementara itu, Pjs. Ketua HMI Cabang Manokwari, Rahmad Jaya menambahkan, Dari segi sejarah berdirinya MUI itu. Tidak melihat adanya hasrat politik praktis atau politik kekuasaan dari para ulama.

“Lembaga MUI ini berdiri murni ingin melindungi ummat, dan menasehati pemerintah,” ujar Rahmad.

“Dengan adanya pertemuan yang digelar bersebut, maka kami menilai Kabupaten telah melupakan sejarah berdirinya MUI,” tambahnya.

Rahmad menegaskan, jika tuntutan HMI tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi yang melibatkan ummat untuk terus mengawal, sehingga lembaga tersebut bersih dari politik praktis.(*)