11 April 2021

Diskresi Pemerintah Daerah

Ilustrasi
Oleh: Erfan Yulianto seorang advokat dan merupakan mantan pengurus HMI Cabang Pamekasan
Enggan sebut virus Corona atau covid-19 tetapi sebut itu Virus China, kata Trump dan kali ini saya setuju. Wabah Virus China membuat pemangku kebijakan panik dan bertidak diluar hukum yang sudah ada, lembaga-lembaga negara/daerah atau swasta. Tak terkecuali masyarakat spekulasi obat-obatan yang alami mampu membunuh virus china. Hilangnya harmonisasi di kalangan masyarakat dan timbul kecurigaan kalau orang di dekatnya dicurigai mambawa wabah virus china.
Tempat pelayanan publik membatasi pelayan, pemerintahan dan swasta, kepolisian dan TNI membubarkan tempat-tempat berkumpulnya warga negara. Bahkan dengan sedikit kekerasan untuk membubarkan dan bahkan dengan ancaman dipidana sedangkan negara tidak memberikan kompensasi. Inilah yang dimaksud bencana non-alam pasal 1 ayat 3 UU/24/2007  penanggulangan bencana. Sedangakan UU tersebut dirasa tidak cukup mampu menanggulangi wabah virus China. 
Pemerintah dan daerah bersilang pendapat mengenai kewenagan Lockdown, pemerintah daerah dilarang memutuskan lockdown lokal, sedangkan pemerintah pusat tidak ada upaya untuk bertidak Lockdown. Sedangkan kepala daerah yang bersikukuh memutuskan Lockdown, Lalu siapakah yang benar dalam hal ini? Jawabannya benar semua.
Istilah lockdown tidak dikenal dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, namun pasal 1 ayat 10 UU/6/2018 yang dikenal dengan istilah karantina wilayah  “karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam di suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi suatu penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. Lebih lanjut pasal 10 petetapan karantina hak dari pemerintahan pusat dengan peraturan pemerintah. UU/6/2018, saya rasa cukup untuk menaggal wabah virus dari negara China tersebut. Lambannya penetapan  karantina wilayah oleh pemerintah dan daerah menetapkan sendiri karantina wilayah. Kelemahan dari UU tersebut adalah tidak memberikan pasal tersendiri yang menetapkanya dengan Perpu tetapi dengan peraturan pemerintah bisa jadi dianggap keadaan normal.
Pemerintah Daerah meski sudah ada  payung hukum tentang kewenangan penetapan karantina wilayah dapat dibenarkan hal ini disebut konsep freies ermessen (bertindak sesuka hati demi kepentingan umum) untuk melengkapi Asas Legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) Atau yang dikenal dengan asas diskresi memberikan keleluasaan kepada daerah utuk bertindak sehingga menghilangkan sifat melawan hukum.  Konsep freies ermessen atau diskresi ini sangat cocok dalam situasi saat ini dimana pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional (karantina wilayah) dan dibuatnya Perpu wabah Virus China sehingga daerah bertidak dengan kemauannya sendiri demi kepentingan umum dan dikenal pada konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dengan dalih negara tidak mampu melihat dan menetapkan karantina wilayah. Lambannya penetapan oleh pemerintah tentu dapat dimintai pertanggung jawaban dimuka Pengadilan (gugatan clas action). 
Perpu dapat menjadi solusi dalam situasi saat ini, kegentingan yang memaksa hingga presiden tak dapat menjalankan UU. ditetapkanya perpu sebagai landasan, pasal 22 ayat 1 UUD 1945 jo. Pasal 7 ayat 1 UU/10/2010 tentang P3 sebagaimana dirubah UU/12/2011. Perpu Yang berlaku 1 tahun akan diuji di gedung DPR-RI pasal 22 ayat 2 dan 3 UUD45. dapat membatasi kemerdekaan warga negara dengan kehadiran negara ditengah wabah virus China. 
Sedangan secara materiil rumusan perpu  lebih kepada pembatasan aktifitas pelayanan lembaga negara/daerah dan swasta, secara garis besar tidak dapat melaksanakan amat UU yang ada secara normal.