10 April 2021

Ganti Rugi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tanpa Kejelasan, Bidang BUMN PBHMI Angkat Bicara

Romadhon Jasn, Bidang BUMN PB HMI
Yakusa.id – Virus Corona atau Covid-19 menyita perhatian publik sehingga kepanikan di masyarakat pun semakin menghangat, begitupun pemerintah yang menjadi kalap dan kalut sebab virus corona.
Pemerintah yang awalnya terhantam isu untuk melakukan reformasi di semua birokrasi menjadi ambyar, sebab adanya wabah Covid-19 yang dikabarkan telah masuk ke Indonesia, yang diasumsikan akan mampu memusnahkan peradaban manusia di muka bumi. 
Tak luput pula, Menteri BUMN yang awalnya disibukkan untuk menangani Badan Usaham Milik Negara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), yang berjanji untuk melakukan ganti rugi kepada BUMN Asuransi tersebut mulai Januari hingga Maret namun hingga saat ini hal tersebut tanpa kejelasan.
“Padahal kebijakan ganti rugi terhadap PT. ASuransi Jiwasraya (Persero) dikeluarkan sebelum meledaknya kasus wabah Covid-19 yang menimpa beberapa negara di bagian belahan dunia yang meledak pertama di Wuhan China,” kata Ketua PB HMI Bidang BUMN, Romadhon Jasn, Jumat (13/3/2020).
Hal tersebut, kata Romadhon Jasn, menjadi penyebab munculnya kebijakan lain untuk setiap masyarakat dianjurkan memakai masker. Dengan begitu, para pebisnis menangkap peluang tersebut untuk memborong masker yang ada, kemudian akan dijual dengan harga yang tinggi karena permintaan yang semakin meningkat.
Di tengah krisis itu, Menteri BUMN Erick Tohir, kemudian mempunyai recana untuk mengekspor jutaan masker ke luar negeri dan diketahui ternyata hanya karena perusahaan teman Menteri BUMN itu sendiri, sedang membutuhkan asupan masker untuk perusahaannya.
“Mungkin situasi panik dan kalut seperti itu membuat sikap Menteri BUMN melupakan Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) terabai dengan sendirinya,” katanya.
Padahal, menurut Romadhon, Jiwasraya ini merupakan sebuah Badan Usaha yang dikelola oleh negara dengan kerugian yang dtaksir oleh BPK RI sebesar 16,81 Triliun, kalau hal ini dibiarkan berlanjut tanpa ada penanganan khusus dalam kerugian yang dialami Pt Asuransi Jiwasraya (Persero) dikhawatirkan akan berdampak pada polemik Ekonomi di Indonesia di masa depan. sebab kondisi sistemik bisa saja terjadi pada Lembaga Keuangan Non Bank.
Keadaan ini, yang terus dipantau oleh Bidang BUMN PB HMI dan meminta kepada Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan Proses ganti rugi yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya, agar rakyat nantinya tidak menjadi korban beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sebab tolok ukur sebagai negara maju adalah kemakmuran rakyatnya dan kemampuan rakyatnya dalam melakukan inovasi-inovasi di masa depan, dan hal ini tidak boleh dibiarkan,” ucapnya.
“Dan PB HMI akan terus melakukan pemantauan terhadap proses penyelesaian Kasus Pt Asuransi Jiwasraya. Sebab BPK melakukan audit terhadap PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menggunakan metode Total Loss dalam artian memang terjadi penyimpangan secara keseluruhan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Romadhon mengatakan, dengan adanya isu Covid-19 yang puncak penyebarannya sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), Afini Boer, adalah pada Mei, bertepatan dengan Ramadhan 1441 Hijriyah, ini juga perlu disikapi secara serius untuk proses pencegahan secara dini. 
Akan tetapi, kata dia, bukan berarti meninggalkan dan cenderung abai untuk kasus-kasus yang dapat menyebabkan negara berada di ambang kemunduran dan kebangkrutan.
“Artinya semuanya harus ditangani secara serius, bukan berarti kasus yang sebelumnya tiba-tiba dibiarkan dan diabaikan di tengah jalan, hal ini bisa memberikan image di mata publik kalau pemerintah tidak becus dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi,” paparnya.
Meskipun niat pemerintah baik dalam hal penanganan isu-isu tertentu tetapi masyarakat masih banyak yang polos dan belum mengerti secara utuh tentang polemik yang dialami negara ini. 
“Kami berkomitmen tetap mendukung setiap tindakan pemerintah untuk terus mengupayakan berbagai macam ikhtiar dalam melaksanakan amanah reformasi menuju perbaikan-perbaikan yang terarah dan terukur dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan di segala dimensi,” jelasny.
“Akan tetapi jika ikhtiar yang dilakukan justru akan membawa kesengsaraan pada rakyat, maka kami akan tetap menentang kebijakan tersebut dengan berbagai macam cara yang baik,” imbuhnya menegaskan. (*)