10 April 2021

HMI Pamekasan soroti Perpres soal Investasi Miras

YAKUSA.ID –¬†Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan Komisariat Tarbiyah IAIN Madura, menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 lalu.

Perpres tersebut diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.

“Dampak akibat minuman keras (miras) ini sangat tidak baik untuk generasi muda bangsa ini,” kata Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan Komisariat Tarbiyah IAIN Madura, Royhan Ikbal, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, sebagai aktivis mahasiswa Islam, Ikbal mengatakan sangat keberatan atas kehadiran perpres terkait investasi minuman keras.

“Sangat keberatan. Sebab minuman beralkohol seperti miras ini, lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” ungkap Ikbal.

Lebih lanjut, Ikbal mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini seharusnya pemerintah lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional “Salah satunya dengan memaksimalkan penguatan para pelaku UMKM. Dengan begitu, masyarakat terbantu dalam pemulihan ekonominya,” kata Ikbal.

“Bukan malah mengambil kebijakan yang kontraproduktif yang kemungkinan besarnya akan berdampak negatif terhadap rakyat,” tegasnya.

Untuk diketahui, peraturan soal miras ada dalam lampiran III Perpres ini, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras masuk di dalamnya

Kendati demikian, hanya ada beberapa daerah-daerah tertentu yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini.

Berikut adalah daftar bidang usaha minuman beralkohol beserta syaratnya.

1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol
– Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

2. Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur)
– Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt
– Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol
– Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol
– Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus. (Rilih HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Madura)