3 Agustus 2021

Kartu Prakerja Untuk Siapa?

Oleh : Arip Musthopa (Founder KOMPAK Kartu Prakerja)
Editor : Hasiyah

Kartu Prakerja untuk siapa? Pertanyaan ini relevan diajukan karena meski banyak kritik terhadap program Kartu Prakerja, Pemerintah tidak bergeming untuk menghentikannya. Kritik ditujukan hampir kepada seluruh aspek, mulai dari konsep, momentum, efektifitas, kualitas, hingga inefisiensi anggaran yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Sikap ‘ngotot’ Pemerintah ini mengundang tanya. Memang ada aspek emergency untuk menyalurkan bantuan sosial (baca: insentif masa tunggu 4 x Rp.600.000,- dan insentif survei 3 x Rp.50.000,-) bagi korban PHK dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, sebenarnya Kartu Prakerja dan bansos adalah dua hal yang berbeda. Keduanya bisa dipisahkan dan memang seharusnya begitu.

Kartu Prakerja tujuannya untuk meningkatkan kompetensi (pencari) kerja. Isunya adalah kualitas dan efektifitas. Memenuhi hal di atas kebutuhan dasar. Sementara bansos tujuannya mengatasi kedaruratan dan memenuhi kebutuhan dasar. Isunya adalah kecepatan dan ‘yang penting ada’. Keduanya ibarat minyak dan air. Tidak bisa menyatu. Maka cukup mengherankan apabila ada yang coba menyatukannya.

Saat ini Kartu Prakerja dilaksanakan dalam pola hubungan komersial (jual-beli) antara pelaksana dengan sasaran. Sasaran (baca: peserta Kartu Prakerja) dengan bekal Rp. 1 juta dari APBN, belanja video pelatihan di platform digital yang berfungsi seperti mall atau marketplace video pelatihan. Video disediakan mereka atas kerjasama dengan lembaga pelatihan (content provider).

Uang tersebut bisa dihabiskan, bisa juga tidak, terserah keputusan individual peserta. Kalau uangnya kurang, bisa ditambah dari kantong pribadi peserta atau berharap dari sponsor. Kalau ada lebih, uangnya dikembalikan ke kas negara.

Peserta tidak bisa menolak membelanjakan uang yang Rp. 1 juta, karena uang tersebut tidak bisa dicairkan dan digunakan untuk hal lain. Bahkan uang itu bukan ditransfer ke rekeningnya di bank, melainkan melalui saldo di platform digital. Selain itu, kalau tidak beli video, berarti tidak ikut pelatihan daring, dan itu artinya tidak bisa mendapatkan bansos insentif yang sangat mereka harapkan.

Dalam pola hubungan ini, maka peserta Kartu Prakerja merupakan pasar (captive market) potensial bagi platform digital. Mereka disediakan, dimodali dan digiring oleh Pemerintah untuk menjadi user atau pelanggan platform digital. Mereka “dipaksa” mengunduh aplikasi dan membuat akun –salah satu atau lebih– dari delapan platform digital selaku private business unit mitra resmi Kartu Prakerja. Data mereka bisa dipakai bukan untuk Kartu Prakerja saja, melainkan juga keperluan bisnis platform digital selanjutnya, seperti “menjualnya” ke pengiklan.

Uang Rp. 1 juta/orang yang dibagi Pemerintah kepada 5,6 juta peserta, kemudian dibelanjakan dan masuk sebagai income bagi platform digital. Income tersebut dibagi dengan content provider. Masing-masing dapat bagian berapa? Ini ruang gelap, tak ada transparansi.

Skills Academy saat ini menguasai pasar sekitar 60%. Bila konstan hingga 5,6 juta peserta, maka dia bisa membukukan omzet Rp. 3,36 triliun tahun 2020. Wow besar sekali. Berapa real cost dan profit-nya? Angka pastinya hanya mereka yang tahu. Tapi dapat dipastikan profit-nya triliunan rupiah.

Munculnya berbagai situs pelatihan daring gratis seperti www.prakerja.org, dan www.klikerja.com menandakan real cost untuk membuat platform digital pelatihan daring tidak mahal. Karena tidak mungkin digratiskan kalau biayanya mahal. Secara teknologi juga tidak sulit, buktinya banyak yang bisa membuatnya.

Berdasarkan narasi di atas, terlihat Kartu Prakerja seperti proyek menyubsidi atau menyuapi platform digital (dan content provider). Apakah pejabat terkait akan membiarkan begitu saja platform digital (dan content provider) menikmati keuntungan berlimpah buah dari kebijakannya? Potensi ada cashback atau profit sharing kepada pejabat berwenang sangat mungkin terjadi. Penegak hukum dapat menyelidikinya dengan cara follow the money.

Jakarta, 25-26/5/2020.