22 Oktober 2021

Masyarakat Madani: Antara Islam dan Demokrasi

Oleh: Richad Indra Cahya

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan modern yang sarat dibincangkan sepanjang abad modern ini berjalan.

Meskipun term ini muncul sedari ratusan taunn lalu, tapi implementasi dari sistmnya pada negara baru booming sejak abad 20. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan cratos. Demos berarti rakyat, cratos adalah kekuasaan, secara istilah maka demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Ada pun selogan demokrasi yang terkenal salah satunya adalah vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan). Berarti bisa disimpulkan bahwa apapun yang kehendak rakyat, terlebih hal tersebut menjadi suara mayoritas, maka itu merupakan ketetapan yang mutlak (kuasa).

Islam sebagai salah satu agama modern sekaligus sebagai agama samawi terakhir tentu punya respon serta adaptasi tersendiri terhadap tesis demokrasi tersebut. Banyak pertanyaan tabu terkait relevansi demokrasi dengan Islam, dan juga sebaliknya.

Mari kita telisik bagaimana sistem pemerintahan era Islam yang dinahkodai oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun belum ada istilah demokrasi pada masa tersebut, namun secara esensi kepemimpinan dan sistem ketata negaraan, Madinah al-Munawarrah adalah contoh yang cukup ideal bagi sistem demokrasi.Bahkan Robert N. Bellah pun mengamini hal tersebut dengan berkata bahwa pemerintahan yang diajalankan di Madinah sudah sangat ideal dan lebih baik dari yang dibayangkan. Sebagai contoh, Piagam Madinah adalah contoh konstitusi dalam peradaban Islam yang paling ideal dan paling demokratis. Bagaimana tidak, 50 persen dari masyarakat Yastrib tersebut adalah beragama Yahudi dan Nasrani, bahkan ada beberapa juga yang Majusi. Akan tetapi Rasul tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan Quran sebagai hukum tertinggi. Itu lah mengapa era Muhammad sudah demokratis bahkan sebelum term demokratis dibumikan sebagai sistem pemerintahan yang formil. Mengingat bahwa istilah demokrasi ini baru membumi setelah terjadi renaissance di dunia barat sekitar abad 15-16.

Banyak ilmuwan barat yang biasa disebut sebagai orientalis, mengomentari sekaligus mengkaji dunia ketimuran terkait sistem tata negara sekaligus kebudayaannya. Mayoritas orientalis tersebut mengkritik sistem yang dijalankan tersebut karena memiliki tendensi monarki absolut serta gaya kepemimpinan yang cenderung diktaktor. Hal tersebut bisa dimaklumi karena variabel yang digunakan oleh ilmuwan barat tersebut adalah pemerintahan pasca Nabi Muhammad SAW dan setelah kekhalifahan. Era pasca sahabat itu memeang sarat akan sistem kerajaan (monarki). Terlebih pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tidak sedikit konflik internal terjadi, korupsi, bahkan nepotisme. Alih-alih sering disebut sebagai era keemasan Islam, terhitung sampai runtuhnya kekaisaran Turki Usmani, pemerintahan tersebut malah jauh dari tujuan Rasul dalam berdakwah. Ada persepsi yang sedikit melenceng di sini, yaitu nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk memperluas wilayah kekuasaan (imperium), akan tetapi memperluas ajaran (Islam). Pasca kebangkitan barat yang bangkit dari Dark Age, malah menjadi titik balik bagi umat muslim yang justru mengalami kemunduran.

Barat bisa maju karena memisahkan agama dari urusan politik/kenegaraan, sedangkan Islam mundur karena memisahkan agama dari urusan duniawi tersebut. Hal itu juga yang menjadi salah satu indikator kegagalan Mustafa Kemal Ataturk gagal dalam melakukan sekularisasi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran Islam itu integral dengan aspek duniawi dengan ukhrawi.

Cak Nur dengan gagasan Masyarakat Madaninya (civil society), memaparkan bahwa ajaran Islam sangat linear dengan konsep demokrasi. Karena instrument yang ada pada demokrasi pun sudah diatur juga dalam syariat Islam. Lalu bagi Cak Nur sekularisasi yang mesti dilakukan ada pemisahan hal-hal yang sacral dengan yang tidak. Atau bisa disebut juga sebagai desakralisasi. Karena manusia cenderung bias terhadap nilai-nilai. Mana itu yang bernilai suci, mana yang bukan. Tak jarang juga oknum yang menggunakan ayat-ayat yang suci tersebut untuk kepentingan pribadinya yang kotor.

Itu lah kenapa konsep masyarakat Madani yang digagas oleh Cak Nur ini lebih relevan untuk diterapkan, terlebih dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang sudah majemuk dari sedari dulu. Disokong juga dengan landasan dalil Quran pada surah al-Hujurat ayat 13, serta surah al-Anbiya ayat 107, tentang sunatullah keragaman sosial serta universalitas ajaran Islam.

Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendikte tentang sistem pemerintahan seperti apa yang mesti dijalankan oleh umat Islam. Daripada menjadikan label agama sebagai bungkus, Rasul mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana caranya memimpin dan dipimpin. Selagi memakai nilai-nilai yang bersumber pada Quran, maka bentuk pemerintahan apapun sudah pasti relevan.

Konsep Masyarakat Madani yang digagas oleh Cak Nur tidak bersifat final, karena ketika suatu sistem bersifat final maka akan menghasilkan kejumudan dan kontra produktif, Hal tersebut akan menjadi penghambat progresifitas dalam berbangsa dan bernegara.

*Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.