11 April 2021

Menteri BUMN Layaknya Menteri Perlengkapan tanpa Visi

Jakarta, Yakusa.id – Pada awal menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Tohir bertekad untuk memberikan perbaikan-perbaikan terhadap perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Negara, usai pelantikan Ia telah menampakkan kesungguhannya dengan mengoperasi seluruh perusahaan milik negara dengan melakukan audit secara keseluruhan.
Banyak pihak yang mengapresiasi gerakannya tersebut untuk menjaga stabilitas BUMN dengan tetap berlandaskan pada kepentingan khalayak umum. “Contoh PT. Garuda yang telah yang akhirnya diketahui telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya dengan menindak beberapa direksi yang ada di dalamnya,” kata Ketua PB HMI, Romadhon Jasn, Sabtu (21/3/2020).
Tindakan-tindakan tersebut, kata Romadhon, sangat memberikan pengaruh terhadap BUMN lain untuk kembali berbenah ke hal-hal yang lebih baik.
Akan tetapi, menurutnya gerakan menteri BUMN tersebut mulai mengendor dan dianggap kontroversial saat penanganan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Mal Cilandak Town Square (Citos), yang mengalami kolaps atau kerugian besar dan sampai saat ini masih tetap terbengkalai.
Sebab belum ada tindakan-tindakan khusus untuk menanganinya, sebab itu Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengkritik keras terhadap tindakan-tindakan menteri BUMN yang tidak jelas dan sampai mengusulkan agar mengundurkan diri saja dari jabatan menterinya.
Ada beberapa pihak sebelumnya yang sampai mendesak agar Menteri BUMN, Erick Tohir mengundurkan diri dari jabatannya, karena dianggap tidak mampu menangani setiap problem yang terjadi di tubuh BUMN. “Hal itu diungkapkan oleh Erick Tohir, tanggal 20 Januari lalu pada awak media dua bulan lalu,” ucapnya.
Mengingat masih banyak problem yang terjadi di tubuh BUMN dan perlu penanganan-penanganan khusus dari Menteri BUMN, akan tetapi fokus penanganan tersebut kembali terpecah dan menunjukkan ketidak jelasan dari tindakan menteri BUMN yang justru ikut hanyut juga dalam persoalan yang seharusnya sudah ada menteri lain dalam penanganannya.
“Seperti halnya kemaren Erick Tohir Buka Lowongan suka relawan lawan Virus Corona, padahal dalam proses penanganan ini sudah ada kementrian Kesehatan dan kementrian sosial,” ujar Romadhon 
“Dengan melakukan tindakan rekrutmen relawan lawan virus corona menunjukkan bahwa Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Tohir akan dibawa sebagai menteri Perlengkapan,” sambung dia.
Artinya, kegiatannya hanya bersifat ceremonial belaka yang tidak punya program yang bervisi jauh ke depan untuk membenahi perusahaan milik Negara dan seharusnya menjadi fokus utama kementerian BUMN bukan justru membawa kementerian BUMN ke arah yang jelas.
Sebab, merapikan dan menyehatkan kembali Perusahaan-perusahaan milik negara itu lebih penting dari pada mengurusi tentang Corona yang justru sudah masuk dalam agenda kementerian lain.
Jika ingin berbuat, kata aktivis asal Madura ini, seharusnya kementerian BUMN membentuk relawan dalam mengawasi Perusahaan-perusahaan milik negara dalam data kementerian BUMN yang ternyata di dalamnya ada indikasi proses operasional perusahaan yang tidak wajar. 
Bukan justru juga ikut larut dalam persoalan Corona yang dalam hal ini sudah ditangani oleh kementerian lain, Cukup pak luhut saja yang semuanya mau diurusi Pak Erick jangan ikut-ikutan menjadi bagian dari kementerian yang sesuai tupoksi. 
“Jika hal tersebut masih terus dilakukan oleh pak Erick sebaiknya Pak Ercik memundurkan diri saja dari Kementerian BUMN karena sudah dianggap bukan ahlinya untuk mengurusi Kementerian BUMN, sebab segala urusan yang diurus oleh orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya,” tandasnya. (*)