14 Juni 2021

Negara Demokrasi Utopia

Oleh: Eko Purwanto (Kader HMI Cabang Kutai Kartanegara)

Demokrasi perwakilan yang Diprakarsai Oleh Amerika Serikat pada Abad VIII. Dengan memodifikasi cara bernegara di Negara Kota (polis) di Yunani Kuno untuk menjawab bagaimana cara bernegara agar sampai pada tujuan yang di cita-citakan adalah alibi para pangreh (Yang memerintah) yangg berselingkuh dengan kaum Oligarki.

Pada tataran praktis jurang kesenjangan antara pemerintah dengan yang diperintah semakin lebar sebab corak bernegara hari ini mengarah liar bebas dan menimbulkan banyak kegaduhan. Partai politik sebagai alat yang dipercaya hari ini dikuasai oleh sekelompok orang yang berkepentingan yang pada akhirnya memiliki kewenangan dalam mengisi pos-pos jabatan secara politik disandra, sehingga benar ketika Maurice Duveger mencoba membongkar kedok ini dan menurut ia sejatinya pemilihan dilakukan harus merdeka dan beres maka disitulah ada demokrasi.

Demokrasi perwakilan hari ini yang digaungkan oleh Amerika dan dipakai di seantero dunia sekiranya Maurice mencoba memberi pesan “Kepercayaan memang datang dari bawah tetapi kekuasaan dalang dari atas” dan sejatinya demokrasi adalah kerasionalan dalam bernegara bukan berangan-angan apalagi mite-mite atau mitos yang dipercaya dalam bernegara.

Korupsi permissive yang terjadi dalam praktik bernegara, menjadi salah satu kebiasaan dan pembiaran yang telah lama mengakar dan menjamur di tataran kehidupan warga yang disibukan dengan konsep bernegaranya. Pembiaran korupsi permissive ini karena telah di anggap bahwa itu adalah satu buah rezeki anak soleh oleh para oknum tertentu dalam menjalankan sistem birokrasi. Mungkin ada orang yang pergi haji dengan uang hasil itu, dan bahkan ada orang yang bersedakah dengan dalih keimanan dengan uang itu. Namun benar hatinya sudah membantu, namun nurani kebenaran nya sudah mati.

Dulu para pemangku birokrasi percaya bila terjadi korupsi artinya gaji mereka kurang. Maka korupsi akan terjadi bila gaji mereka tidak di naikkan dan dilakukan perbaikan. Itu sebabnya sejak dulu gaji ASN diperbesar. Termasuk pun gaji pengawas para birokrasi ini BPK, KPK, OJK semakin berlipat-lipat gajinya dinaikkan. Namun fakta yang terjadi data terbaru mensos menonaktifkan 21,58 Juta data penerima bansos Covid-19, apa pasal? Karena data itu ganda. Artinya ada 21,58 juta data warga negara yang di gandakan oleh pemain birokrasi. Hal itu terjadi karena korupsi seolah adalah sesuatu yang wajar dan seolah di anggap rezeki anak soleh yang harus di ambil dan di perebutkan.

Tafsir terjun bebas demokrasi yang hanya sebuah utopia.

Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagia dari tanggungjawab redaksi Yakusa.Id