Beranda Daerah Oknum ASN Pengadilan Agama Pamekasan yang Diduga Sering Bolos kerja ternyata Ketua...

Oknum ASN Pengadilan Agama Pamekasan yang Diduga Sering Bolos kerja ternyata Ketua LSM

0
Kantor Pengadilan Agama Pamekasan. (Foto: PA Pamekasan)

PAMEKASAN, YAKUSA.ID – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama Pamekasan berinisial S yang diduga sering bolos kerja ternyata juga menjadi ketua LSM.

Berdasarkan informasi yang dihimpun yakusa.id dari sejumlah link pemberitaan, S disebutkan sebagai ketua LSM.

Salah satunya di media Suara Demokrasi, dalam berita di media itu berjudul ‘3 Kasus Yang Menjadi Atensi Ketua LPK KP Di Sumenep’, yang dimuat pada 20 Oktober 2022 itu, S sebagai ketua LPK KP tersebut.

Di media tersebut, S yang merupakan ASN Pengadilan Agama Pamekasan itu menyoroti tiga kasus di Kabupaten Sumenep.

Tiga kasus tersebut antara lain, Kasus dugaan Ijazah palsu pada pilkades di Kangayan tahun 2019. Kasus pembunuhan terhadap korban Hamsan di Desa Buddi, hanya 1 orang yang ditetapkan tersangka. Kemudian kasus PT Sumekar Line, dulu pernah ditangani POLRES tapi mandek, saat ini sedang naik status menjadi penyidikan saat ditangani Kejaksaan Sumenep.

Tak hanya sebagai ketua LPK KP, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan itu juga menjabat sebagai ketua KWK.

Hal itu berdasarkan pemberitaan yang dimuat di Teropong Indonesia News yang judul ‘Ketua KWK, menganggap MP3S Fahamnya salah terkait pelaporan pembangunan RS Abuya Kepulauan’.

Berita tersebut dimuat pada 26 Januari 2022 oleh Teropong Indonesia News.

Dalam berita itu, S melaporkan kasus MP3S kepada pihak kepolisian.

Adapun kasus yang dilaporkan yakni mengenai proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Arjasa pulau Kangean.

Selain itu, pada 2019 lalu, S juga sempat menyoroti Bupati Sumenep berkenaan dengan surat pelaksanaan Pilkades.

Berdasarkan pemberitaan di media Gemantaranews yang berjudul ‘Ketua KWK Menilai, Surat Pelaksanaan Pilkades Tidak Mempunyai Hukum Yang Jelas’ itu, S menyampaikan surat Bupati Sumenep mengenai pelaksanaan Pilkades itu dapat dikatakan banci.

Sebab, menurut dia, di media tersebut, tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, Konsiderannya mengacu kepada Perda no.03 thn 2019, Seolah olah belum ada perbup.

“Padahal, sejatinya surat tersebut lahir atas desakan masyarakat terhadap isi Perbup no. 27 tahun 2019, terkait scoring,” katanya dilansir Demantaranews, Selasa, (27/8/2019).

Diberikan sebelumnya, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pamekasan diduga sering bolos kerja atau tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Informasi dari sumber terpercaya Yakusa.id, oknum ASN PA Pamekasan itu berinisial S. Ia menyebutkan, S sering bolos kerja.

“Beberapa kali saya ke sini, kisaran pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, orang itu (oknum ASN PA Pamekasan, red) tidak ada disini,” katanya, Rabu (16/11/2022).

Tak hanya itu, di jam-jam siang, kata sumber terpercaya Yakusa.id, S jarang ditemui.

“Padahal, jam kerja ASN PA Pamekasan hingga pukul 16.00 WIB. Lalu, finger printnya gimana, sebagai bukti bahwa dia masuk kerja?,” tegas dia.

Sumber terpercaya Yakusa.id lainnya, membenarkan jika S merupakan pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan.

“Ada suratnya, kalau dari kepegawaian. Dia Panitera Pengganti, jabatan/golongan pembina (IV/a),” katanya.

Untuk diketahui, secara regulasi, ketentuan disiplin dalam hal waktu kerja sudah disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan bunyi “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”.

Poin disiplin ini, juga ditegaskan di ayat sebelumnya, yaitu Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan” atau dengan kata lain ketentuan menaati waktu kerja wajib dituruti oleh ASN. (YAKUSA.ID-10)

Tinggalkan Balasan