14 Juni 2021

Pancasila, Ambisi Kekuasaan dan Wabah

Oleh: MHR. Shika Shongge (Presidium Kaukus Insan Cita untuk Indonesia)
Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi pembangunan secara temporal dihidupkan lagi menjadi dikursus public ketika Virus Corona merambah membawa malaikatul maut datang menjemput warga negara, ketika kedukaan menerpa dan menerjang kaum pribumi.
Pancasila berada di mana? Ketika kontestasi Pilpres yang diselenggarakan dengab sarat rekayasa kecurangan, merampok suara politik rakyat. Tentu langkah buruk ini mencoreng demokrasi dan mencederai nurani politik rakyat. Apa boleh buat, perbuatan yang masuk kategori kejahatan politik itu kemudian dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Pancasila berada dimana? Pada saat 800 orang lebih pekerja demokrasi, anggota KPPS terpapar, nyawa terenggut maut, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menyoal. Peristiwa maut yang menimpa anak bangsa dalam jumlah yang significant itu meninggalkan keluarga, anak, isteri, dan orang tua tapi teredam dalam kendali kekuasaan. Bukankah ini merupakan sadisme kekuasaan, otoriterisme politik? Dianggap kematian sebagai peristiwa biasa. Tapi begitu Virus Corona datang negara pun meradang. Maka atas nama kemanusiaan Joko Widodo menggelontorkan Rp135 T untuk operasi pencegahan virus pembunuh sadis ini.
Pancasila berada di mana ketika membahas UU KPK? Menurut versi Pemerintah UU KPK yang baru memperkokoh Independent KPK. Tapi di pihak lain menurut pandangan LSM UU KPK yang baru justru memperlemah kewenangan dan peran KPK dalam penegakan hukum dan pemberatasan korupsi? Bukankah rakyat punya ekspektasi yang tinggi bahwa di tangan KPK Indonesia terbebas dari wabah korupsi dan berbagai kebocoran uang negara? Untuk siapa KPK bekerja, untuk menghormati kedaulatan rakyatkah atau untuk supremasi hukumkah, atau untuk kepentingan pemilik modal? Bahwa KPK bekerja dibawa kendali oligharcy demi mengamankan agenda bisnis kekuasaan milik orang orang kuat di negeri ini?.
Pancasila berada di mana? Pada saat pemerintah atas nama negara melakukan pinjaman utang di luar negeri untuk pembangunan infrastructur yang melampui batas yang dibolehkan konstitusi?.
Pancasila berada di mana? Ketika pemerintah melakukan kebijakan import daging, garam, bawang, beras, ikan, bukankah negeri ini negeri agraris dengan petani yang handal? Bukankah negeri ini memiliki laut yang luas dan pesisir pantai yang panjang dari negeri manapun di dunia ini, sehingga harus impor garam dan ikan? Proyek pembodohan sarat korupsi. Betapa Joko Widodo nampak dikendalikan oleh padagang besar yang mengambil keuntungan dari negara. 
Pancasila ada dimana pada saat proyek Reklamasi Pantai dan proyek Mikarta berlangsung. Kenapa proyek itu mulus saja sementara proyek itu tidak memiliki legalitas hukum dan dan kurang memenuhi sarat yang diperlukan dalam proyek besar itu? Kedua Proyek Cina itu berhenti setelah teriakan rakyat sipil menolaknya.
Pancasila ada dimana? Ketika Presiden Joko Widodo menempatkan Ahok seorang terpidana kasus penghinaan Al-Qur’an dan penistaan Islam menjadi Komisaris Pertamina? Apa hebatnya Ahok, sementara ia masih punya masalah korupsi dalam kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan uang rakyat. 
Di mana Pancasila berada? ketika Pembahasan UU Omnibus law, UU yang berorientasi menguntungkan pihak pengusaha tetapi di pihak lain membunuh hak-hak kaum buruh dari pribumi. Keberadaan UU ini sangat dirasakan aroma diskriminasi atas pekerja perempuan. Pertanyaan UU itu hadir untuk siapa? Melindungi pengusaha asingkah atau untuk membantai pekerja pribumi kah? Pertanyaan berikutnya dg UU tersebut di mana posisi pemerintah, melindungi rakyatnya sendiri atau melindungi pemilik modal? Sangat eksplisit dalam konteks UU Omnibus law pemerintah tidak memiliki nurani pemihakan pada rakyat?
Pancasila berada di mana? Ketika para ulama, tokoh Islam diadili, difitnah, dituduh, diancam. Bahkan Habieb Rizziq Syihab tokoh utama pimpinan pergerakan Islam Indonesia yang paling disegani, belakangan diketahui ia dicekal di luar negeri atas permintaan Pemerintah Indonesia. HTI dibubarkan oleh Joko Widodo, FPI pun tidak luput dari ancaman untuk dibubarkan juga. Apakah tokoh Islam dan ormas Islam seperti FPI dan HTI merupakan ancaman bagi keberadaan Pancasila dan NKRI? 
Jangan-jangan para gerombolan penjahat dan perampok uang rakyat yang berlindung di balik perintah, merasa ketakutan dengan ormas dan tokoh Islam yang gigih memperjuangkan tegaknya keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk rakyat Negeri ini. 
Selama kesenjangan sosial ekonomi menganga lebar, tapi di sisi lain segelintir orang menikmati dan terus mempertahan kemapanan maka selama itu pula seorang mukmin selalu terpanggil untuk memperjuangkannya.
Pancasila berada di mana? Ketika MUI, Muhammadiyah, NU dan sejumlah ormas Islam meminta Presiden Joko Widodo mencopot Ketua BPIP Prof. Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala BPIP. 
Ulasan itu didasari  pada pernyataan Yudian Wahyudi yang kontroversial dan paradoks “Agama adalah musuh terbesar pancasila”.
Pernyataan yang meresahkan dan menggoyahkan relasi nasional antar sesama anak bangsa, negara terganggu, karena di sisi lain Pemerintah bersikap apriori. Pemerintah justru cenderung membela pernyataan Yudian Wahyudi, bahwa apa yang diucapkan Yudian itu benar karena ia seorang Guru Besar ahli agama. 
Lebih mengerikan lagi ulama justru disuruh bertabayun pada Yudian. Muncul pertanyaan baru, mana yang lebih legitimit antara pernyataan Yudian seorang atau ijtima para ulama dari berbagai ormas? Dan kapan sejarahnya Ulama Islam datang ke istana untuk bertabayun. Pada hakekatnya seorang ulama dia akan mengambil jarak yang jauh dari pusat kekuasaan.
Di mana Pancasila berada ketika terjadi silang sengketa, adu debat antara ulama dan para jubir umaro? 
Pancasila tidak bergeming dan tak bersuara. Tatkala Pancasila digunakan untuk menghujat, mengintimidasi, teror terhadap umat Islam yang berpandangan kritis pada pemerintahan Joko Widodo. Umat Islam hanya ingin meluruskan kiblat bernegara, tapi rezim Jokowi kalap, maka menghadapi aksi umat kaum pribumi dengan gas air mata, sepatu laras dan senjata api, bahkan ada yang menjalani pengadilan kriminal.
Pancasila diam tanpa daya pada saat korupsi dan berbagai tindakan penyimpangan negara, pengadilan atas aktivis Islam, sekitar 800 orang lebih pekerja demokrasi yang meninggal karena racun pada pilpres yang lalu, Pancasila membisu tanpa ruh. 
Sekarang saat virus Corona datang menerpa dan menerjang nyawa umat dan rakyat, baru kalian sadar untuk segerah menghidupkan rasionalitas ruh keampuhan Pancasila agar hidup dan berdaya guna.
Di tengah deraan kelinglungan kalian pura-pura menjelma menjadi ideolog mencoba menghadirkan Pancasila menjadi tameng, senjata untuk mengundang simpati dan peduli rakyat untuk ikut serta mengambil bagian dalam peran menanggulangi Virus Corona yang kian ekstrim dan radikal mendekonstruksi dan mereduksi waktu hidup manusia dari alam fana ini, menuju alam baqa.
Saran saya, sudahlah jangan berisik. Bila ingin menjadi pengamat hanya untuk cari makan, lebih baik anda diam, itu lebih terhormat bagi anda. 
Corona datang mengingitkan kalian yang angkuh dan sombong, bohong yang melampaui batas. Kalianpun bertindak melampaui batas kekuasaan. Atas nama kekuasaan kalian dengan congkak menghardik umat dengan bahasa dan logika kekuasaan. Atas nama kekuasaan kalian mengintimidasi, menstigmatisasi umat dan rakyat dengan berbagai prasangka negatif: teroris, radikalis, fundamentalis, khilafah, anti NKRI, anti Pancasila dan seterusnya.
Tapi umat dan rakyat tahu bahwa kalian sedang melakukan tipu muslihat atau makar, merekayasa untuk memenangkan kontestasi Pilpres dengan cara curang. Membunuh 800 orang lebih tenga KPPS untuk menghilangkan jejak kecurangan. Itulah langkah jitu untuk memuluskan niat busuk agar bisa mengeksploitasi harta kekayaan negeri ini. Kalian sedang melakukan upaya busuk untuk merampok harta kekayaan umat dan rakyat di negeri ini dengan cara culas dan durjana. 
Sepertinya tidak ada yang benar kecuali hanya kalian yang punya panggung kekuasaan. Eksistensi kalian dengan setitik kekuasaan yang hina tega menganiaya rakyat dan umat, dengan bahasa kekuasaan, padahal tidak ada kekuasaan bagi kalian tanpa umat dan rakyat. Tidak ada kekuasaan pada kalian semua jika tanpa kehendak dan kuasa Allah SWT di dalamnya.
Virus Corona datang meruntuhkan kuasa kalian. Corona datang menunjukan bahwa kalian tidak punya kuasa untuk mengatasi apa yang sedang menimpa  rakyat kaum pribumi di negeri ini.
Corona hanya seperti molecul yang tak terdeteksi oleh mata. Tapi apa boleh buat, Corona meresap dalam tubuh manusia dan bekerja cepat, seakan menjemput manusia dan menghantarkan manusia irjii ila robbiki rodiyatan mardiyah. 
Apa kuasamu wahai penguasa yang angkuh dan sombong? Apa kuasamu wahai pemimpin yang murka dan dzalim, engkau boleh menipu manusia, umat dan rakyat di negeri ini dengan kuasa dan keangkuhanmu, tapi engkau tak akan sanggup menipu Tuhan dengan kuasamu yang absurd itu.
Bahkan kalian tega mengacak-acak konstitusi yang monolistik, manafsirkan bahasa agama sesuka perasaan dan syahwat politik kalian. Kalian menabrak dalil konstitusi, dalil agama hanya untuk mempertahan kekuasaan. Ternyata bangunan kekuasaan habyalah bangunan kardus yang rapuh dan anti kritik.
Sejatinya Pancasila hidup dalam logika, moral dan budaya rakyat, agar rakyat kuat sehingga turut serta menjadi kekuatan pertahanan negeri ini. Bukan sebaliknya Pancasila hanya sekedar lipstik, apalagi hanya menjadi monopoli penguasa yang sekedar untuk mempertahankan kekuasaan dari ancaman keruntuhan.
Secara trasparan terbaca amat jelas, bahwa Pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengalami krisis moralitas, dan pemerintahan yang tengah diterpa demoralisasi akan sulit menegakan konstitusi untuk mengurus negara. Bukan hanya karena adanya goncangan virus Corona, tetap apriori dan apatisme rakyat pada rezim ini kian nyata dan menggumpal. Wahai penguasa engkau tidak berdaya lagi selain menyadari kesalahanmu dan kembalikan kekuasaanmu untuk seutuhnya melayani dan mendaulatkan rakyat.
Untuk itu, tidak salah bila Pemerintahan Joko Widodo dihimbau bertaubat dan dan kembali ke jalan lurus atau kiblat bernegara, dengan mendengar dan mematuhi pandangan Academis para Ilmuwan Indonesia. Yaitu menutup Pintu dan Jendela Indonesia dengan negara yang diduga sumber penyebaran Virus Corona. Batalkan semua perjanjian kerja sama pembangunan. Pulangkan semua TKI asal Cina dan hentikan kedatangan TKI baru. Batalkan UU Omnibus Law Demi kewibawaan, kehormatan serta keselamatan bangsa dan negara.
Sebagaimana Pemerintah telah mendasarkan fatwa MUI untuk menghimbau rakyat untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat di masjid untuk menghindari penularan virus corona. 
Meskipun beberapa saat lalu pemerintah sepertinya tersinggung ketika ada kesepakatan beberapa ormas Islam termasuk MUI meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi karena pernyataannya yang tak beradab dan kontroversial.
Rakyat juga memiliki pemahaman yang baik  tentang kualitas Pemerintahan ini. Bahwa pemerintah bekerja hanya dengan nafsu, otak yang lemah, tanpa ilmu, devisit logika dan rasionalitas, saat ini seperti panik dan limbung. Kehilangan narasi dan nalar bernegara.
Kebenaran akan datang, dan pasti akan datang menyapa doa orang yang ditindas oleh kuasamu, maka kebathilan demi kebathilan yang diproduksi oleh dan atas nama Negara, seperti semua parasangka buruk, stigma buruk, tuduhan tanpa bukti yang ditimpakan pada umat Islam, pada ulama, aktivis islam,  muballigh, guru ngaji, kini tiba kuasa Allah hanya dengan satu molecul yang tak terdeteksi oleh alat pantau meruntuhkan keangkuhan dan kebodohan tipu muslihatmu. 
Ingat negara dalam keadaan darurat, tinggal satu langkah lagi, hati-hati kau.