11 April 2021

PB HMI Khawatir Omnibus Law Jadi Tempat Berlindung Fintech Ilegal

Jakarta, Yakusa.Id – Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) mengkritisi RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Bagian Kesepuluh soal Perkoperasian Pasal 107 poin (1) yang menyebutkan bahwa Koperasi Primer dapat dibentuk dengan anggota paling sedikit tiga orang.

“Ketentuan pragmatis Ini akan menjadi tempat berlindung bagi fintech lending ilegal yang sangat meresahkan masyarakat hari-hari ini”, ungkap wakil bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Senin (04/05/2020).

Koperasi, menurut Sadam, merupakan usaha bersama masyarakat yang dalam pelaksanaanya dibentuk atas prinsip kekeluargaan, keadilan dan gotong-royong.

“Sejak awal bangsa ini memakai asas yang menjadi nilai dasar koperasi adalah kekeluargaan bukan berasas keluarga, dan hari ini RUU omnibus law justru menjadikan instrumen aktualisasi falsafah ekonomi kerakyatan ini menjadi entitas bisnis keluarga kapitalis”, tegas Sadam.

Menurutnya, pasal kontraversial ini justru bertentangan dengan semangat Reformasi Total Koperasi’ kementrian koperasi dan UKM yang ingin mengembalikan koperasi pada format yang sebenarnya, yaitu kebersamaan, gotong-royong, dan kesadaran berpribadi.

“Sebagai soko guru perekonomian bangsa, reputasi koperasi seharusnya tidak dicacati dengan ketentuan perizinan pendirian yang enteng dan receh seperti ini, sementara kemenkop sendiri telah membubarkan setidaknya 40 ribu koperasi sejak 5 tahun terakhir”, ujarnya.

Lebih lanjut Sadam mengingatkan bahwa terdapat ribuan perusahaan financial technology (Fintech) yang kehadirannya justru merusak sistem ekonomi dan psikologi sosial masyarkat, akibat pola pembiayaan fintech yang tidak sehat.

“Tentu ini sangat beresiko bagi Masyarakat Indonesia yang notabene masih rendah tingkat literasi keuangannya. Dikhawatirkan Karakter ilegal Fintech akan bertransformasi menjadi badan hukum koperasi bermental bodong”, tambah Sadam.

Menurutnya, meski sudah banyak yang ditutup, fintech ilegal masih tetap bermunculan. Terbaru, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menutup 388 entitas fintech P2P lending tak terdaftar di OJK.

Pada Januari lalu, Satgas Waspada Investasi sudah menutup 120 fintech ilegal, ditambah yang terbaru maka fintech ilegal yang sudah ditutup OJK hingga pertengahan Maret 2020 sebanyak 508 fintech.

“RUU Omnibus klaster Perkoperasian dan UMKM akan menjadi angin segar dan memberi legitimasi bagi Fintech untuk bisa disebut sebagai lembaga keuangan mikro legal, dengan tanpa meninggalkan tabiat bodongnya”, tutup Sadam. (sin/zen)