YAKUSA.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang disebut-sebut terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Said menambahkan, PDI Perjuangan tidak akan mencampuri atau menghalangi langkah hukum yang diambil KPK. Ia juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
“Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” ujarnya.
“Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” tambah Said Abdullah dalam keterangan resminya kepada wartawan pada Sabtu, 8 November 2025.
Menurut Said, partainya berkomitmen untuk selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan menjunjung tinggi integritas serta tidak akan menghalangi kinerja lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan.
“Kami menghormati kewenangan KPK dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Said juga mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tidak mencampuri urusan lembaga penegak hukum.
“Seperti yang selalu diingatkan Ibu Megawati, kami tidak boleh mempengaruhi atau mengintervensi proses hukum dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menilai tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Karena itu, kata dia lebih lanjut, PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam rangka membersihkan praktik korupsi di pemerintahan.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kami mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi, apalagi oleh KPK,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut.
Said menyesalkan jika ada perilaku pejabat daerah dari PDI Perjuangan yang tidak mampu menjaga amanah publik.
“Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami menyesalkan jika yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” kata Said.
Pria asal Sumenep itu menambahkan, kasus yang menimpa Bupati Ponorogo akan menjadi bahan evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur.
Pembinaan kader, mekanisme rekrutmen, serta pengawasan terhadap kepala daerah dari partai akan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Peristiwa ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperkuat pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak menimbulkan praktik-praktik yang menyimpang di kemudian hari,” kuncinya.
