11 April 2021

Pemerintah adalah Pegangan Tombak dalam Melawan Pandemi

Gambar Ilustrasi (By Design Kholisin/Yakusa.Id)

Oleh: Lailatul Khomsiyah (Kohati Cabang Pamekasan Komisariat Tarbiyah IAIN Madura)
Editor: Hasiyah

Novel Coronavirus atau yang biasa disebut Covid-19 kini menjadi momok yang menakutkan sejak diketahui keberadaanya di Wuhan, China (12/2019). Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Pasca diumumkannya dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia kian hari makin bertambah. Hanya kurun waktu hampir dua bulan, 21 April 2020 Kementerian Kesehatan mencatat jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia melonjak menjadi 7.135 orang dengan kematian 616 orang dan kesembuhan 842 orang.

Dari data Woldometer, kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia memang berada di urutan kedua, tetapi Singapura yang berada di urutan pertama dengan kasus pasien positif Covid-19 terbanyak dalam anggota ASEAN mampu menekan angka kematian lebih baik daripada Indonesia, dengan jumlah kasus pasien positif 9.125 orang, sedangkan angka kematian hanya mencapai 11 orang saja.

Di tengah melonjaknya pasien positif Covid-19, pemerintah dianggap lamban dalam memberikan fasilitas dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per 6 April, 24 dokter wafat tertular virus corona karena APD yang tidak memadai. Ini merupakan bukti, bahwa Indonesia sedang krisis penanganan kesehatan dalam mengatasi dampak Covid-19.

Fenomena pandemi ini tentunya bukan hanya menjadi bencana di sektor kesehatan, tetapi juga menghantam banyak kehidupan di Indonesia. Baik sektor pendidikan, sektor sosial, sektor agama dan yang paling terlihat dan sering diperbincangkan adalah dampak Covid-19 pada sektor ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan melalui video konferensi yang membahas APBN Indonesia (17/4/2020), bahwa perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan sejak Covid-19 mewabah di Indonesia. Sekitar 15 penerbangan bandara dibatalkan, angka turis menurun 6.800 per hari, Rp270 miliar kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, impor Indonesia menurun 3,7 persen pada kuartal I 2020. Selain itu, tercatat pada bulan April, pekerja yang dirumahkan mencapai 1,24 juta orang. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah seiring makin pesatnya pandemi ini.

Data tersebut bukan termasuk pekerja-pekerja kecil yang notabene pedagang di pasar tradisional ataupun pedagang kaki lima. Karena adanya pandemi ini penghasilan mereka turut menurun drastis, pembatasan sosial yang berlaku membuat usaha mereka juga mengalami krisis.

Dari liputan6.com, memang benar bantuan sembako sebesar Rp.600 ribu per kartu keluarga (KK) telah didistribusikan ke daerah Jabodetabek yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun seharusnya pemerintah tidak boleh tutup mata akan krisis ekonomi yang juga berdampak di daerah lainnya. Anjuran pemerintah untuk tetap di rumah demi mencegah penyebaran Covid-19 tentu bisa dilakukan dengan mudah bagi orang-orang yang berkecukupan, akan tetapi bagi mereka yang untuk makan besok saja tak punya, mereka pun terpaksa tetap bekerja di tengah pandemi yang mencekam.

Idealnya pemerintah mampu mengedepankan hal-hal yang perlu diprioritaskan, yaitu memastikan ketersediaan APD dan fasilitas bagi tenaga medis maupun pasien, juga pemenuhan pangan bagi rakyat secara cepat dan tepat sasaran. Namun, pemerintah justru menunjukkan sikap sebaliknya. Bukannya fokus untuk menghadapi krisis di tengah pandemi, pemerintah justru menggelontorkan dana senilai Rp85 miliar untuk membayar konsultan penyusun rencana induk ibu kota negara baru dalam proyek pembangunan mercusuar (Tempodotco, 20/4/2020).

Tidak hanya itu, program kartu prakerja di tengah pandemi dinilai tidak tepat sasaran. Dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp20 triliun, sebagian senilai Rp5,6 triliun digunakan untuk pelatihan daring. Sangat jelas bahwa pemerintah gagal paham. Sebab penganggur yang terkena dampak krisis ekonomi ini bukanlah pekerja baru, tetapi pekerja yang kehilangan pekerjaan karena wabah pandemi, baik karena PHK ataupun sepinya usaha. Kesimpulannya mereka tidak butuh pelatihan, tetapi butuh asap di dapur rumah mereka tetap mengepul. Untuk itu pemerintah diharapkan bisa lebih bijak mengatasi dampak dari Covid-19, utamanya di sektor ekonomi. Sebab tidak dapat dipungkiri, urusan perut bukan hanya membuat seseorang kelaparan, tak sedikit yang terpaksa menempuh kejahatan.

Pemerintah harus merangkul seluruh lapisan masyarakat. Ajak mereka untuk bersama-sama berkontribusi dalam melawan pandemi. Salah satunya dengan menghimbau masyarakat agar mematuhi aturan pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak mudik, yang mampu secara finansial juga bisa ikut menggalang dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain menghimbau dan menerbitkan aturan, pemerintah juga harus memberikan kebebasan berpendapat, masyarakat juga berhak mengkritik dan memberi saran kepada kinerja pemerintah. Sebab yang merasakan langsung dampak dari pandemi adalah masyarakat, jadi tidak masalah jika masyarakat sedikit mengeluh kepada pemerintah tentang krisis yang disebabkan pandemi ini.

Kasus yang terjadi pada seorang buruh harian di Kepulauan Riau berisinial WP membuktikan sikap otoriter pemerintah. WP melalui akun facebook miliknya mengomentari postingan Agus Ramhdah dengan mengunggah meme yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (4/4/2020). Berdasarkan penelurusan CNN Indonesia, postingan yang dikomentari WP berisikan gambar ‘Awas kalian kalau sampai kalian korupsi kan dana untuk Copid-19 itu’. Akibatnya, WP dijerat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar.

Belum cukup hanya itu, kini penghinaan terhadap Presiden menjadi salah satu perhatian aparat kepolisian selama masa pandemi dengan diterbitkannya Surat Telegram pada tanggal 4 April 2020 oleh Kapolri Jenderal Idham Azis, No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020, yang salah satu isinya berbunyi meminta supaya jajarannya untuk melaksanakan patroli siber tentang penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah. Tindakan tersebut tentu menuai berbagai kritik dari masyarakat karena dianggap mengekang hak berpendapat mereka. Lagi-lagi pemerintah melakukan hal yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan dan menimbulkan masalah baru yang tidak perlu, apalagi di tengah pandemi ini.

Menerima kritik dan mulai membenahi adalah sikap kesatria. Maka tidak mengapa, sesering mungkin pemerintah mendengar aspirasi rakyatnya, bukan ujug-ujug menjebloskan rakyat yang bersuara ke penjara. Karena yang terpenting saat ini adalah bersama mengakhiri pandemi.

*) Tulisan Opini adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Yakusa.Id