Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil, Begini Tanggapan PB HMI

Yakusa.id – Merespon diumumkannya pemberlakuan kebijakan darurat sipil sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan pandemik Covid 19, pengurus besar Himpunan mahasiswa (PB HMI) menilai upaya tersebut mengkonfirmasi kepada publik bahwa kepemimpinan presiden sedang sangat rapuh dan rentan memantik gejolak sosial.

“Kesadaran kolektif bangsa ini sedang merasakan ancaman serius, karena yang justru terjadi adalah kepemimpinan nasional kita juga dinilai positif covid 19, hingga harus diproteksi dengan kebijakan membahayakan kebebasan juga kehidupan sosial ekonomi sipil,” ungkap wakil bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta, Selasa (31/03/2020).

Krisis kepemimpinan, menurutnya Sadam, merupakan awal dari kehilangan harapan rakyat di tengah ketidakpastian masa-masa sulit ini, dan secara pelan tapi pasti alur sejarah kepemimpinan bangsa ini juga akan menemukan jalan buntu yang fatal.

“Ketidakseriusan dan ketidaksiapan kepemimpinan nasional sejak awal, telah menyeret kehidupan sosial dan ekonomi kita pada titik yang serba tidak menggembirakan,” ungkap Saddam kecewa.

Menurutnya, dengan lebih memilih memberlakukan darurat sipil daripada karantina wilayah (lockdown), pemerintah sebenarnya lebih memprioritaskan dan memastikan kekuasaannya aman dan terkendali, daripada memastikan epidemi wabah corona ini terhenti dan hilang.

“Darurat sipil merupakan ungkapan ketakutan rezim ini dari gejolak sosial yang bisa jadi akan meledak dalam waktu yang tidak lama lagi, sehingga pemerintah merasa lebih membutuhkan perlindungan daripada melindungi rakyatnya sendiri dari ancaman kematian,” jelas Sadam.

Lebih lanjut Sadam mengingatkan bahwa, dengan darurat sipil, rakyat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar hidup yang tidak pernah dijamin oleh pemerintah.

“Rezim akan terkesan sangat konyol, dengan pemberlakuan darurat sipil yang sebentar lagi akan menuai ketersinggungan rakyat dan kritikan keras dari dunia internasional,” tutupnya. (sin/ron)