Jakarta, YAKUSA.ID – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyebut partisipasi perempuan diranah publik memberikan konsekuensi negatif dalam tindak korupsi. Catatan ICW hanya beberapa catatan dari kasus yang lain. Era reformasi, mendorong bidang politik menjadi primadona bagi perempuan maupun laki-laki.
“Hal ini dipengaruhi oleh adanya dominasi Executive heavy yang mengalami perubahan menjadi legislative heavy,” kata Siti Zuhro saat menjadi narasumber dalam acara webinar bertajuk ‘Analisis gender dalam lingkaran korupsi-perempuan antara pelaku atau korban’ yang diselenggarakan kolaborasi Kohati tangguh, Kamis (8/7/2021) malam.
Menurutnya, tidak hanya tentang kekuasaan dan status sosial tinggi tapi juga kekaryaan dapat dilihat dari peran DPR RI yang digdaya. Namun persepsi kekuasaan politik sebagai jalan pintas untuk menjadi kaya, seharusnya politik itu jalan pengabdian untuk bangsa dan negara, memihak kepada rakyat membangun bangsa.
“Adanya ruang terbuka kepada anggota legislatif untuk memasuki ranah eksekutif dan kondisi ini membuat arena politik menjadi tak ubahnya seperti taman surga yang dipenuhi oleh banyaknya buah khuldi (buah terlarang),” ujar Siti.
Siti menjelaskan, politik yang mahal telah mendorong suburnya praktek Politik transaksional. Politik dagang sapi ini yang sedang dihadapi dalam persoalan korupsi. Politik sesungguhnya terkenal karena politik yang mahal dan rendahnya kualitas sistem rekrutmen politik.
Akibat partai politik ini, kata Siti, menjadi dampak globalisasi yang menyertakan budaya konsumerisme sementara itu budaya budaya tenggang rasa dan toleransi yang diagungkan menjadi semakin melemah, pola hidup hedonisme dan materialistis.
“Perempuan harusnya penjaga panji anti korupsi dan obat bagi virus endemic korupsi. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga, perempuan sebagai penjaga gawang moral, agen utama pencegahan korupsi. Adanya kuota politik perempuan, diharapkan menurunkan praktik korupsi juga dapat mempengaruhi kebijakan berpihak kepada rakyat,” kata dia.
Ia mengatakan, perempuan yang terjerat korupsi salah satunya tidak melalui jalur perkaderan. Kondisi ini perlu ditanggapi serius dengan komitmen kuat oleh elit politik. Partisipasi perempuan tidak sekadar etalase, harus dapat mewarnai sehingga tujuan politik kepada kepentingan rakyat. Komitmen dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.
Siti menegaskan, perempuan berpolitik harus meningkatkan kesadaran, kapasitas, kapabilitas politik serta pengalaman. Partisipasi politik harus menjadikan diri sebagai pengambilan keputusan partai dan arus politik. Perempuan menggenapkan dan mengganjilkan dalam dunia politik.
“Lesson learned Kohati, sebagai pemutus rantai korupsi dengan lima kualitas insan cita. Perempuan menjadi role model dalam amar maruf nahi munkar dan fastabiqul khairat,” ujar Siti.
“Perlu adanya review perjalanan sebagai Kohati dan apa yang harus dilakukan ke depan dalam kondisi seperti ini,” imbuhnya.
Diketahui, turut hadir dalam webinar yang tayang di kanal youtube Yakusa ID itu, Penyuluh Anti Korupsi PAK, Peranita Sagala, Ketua Umum KOHATI PB HMI, Umiroh Fauziah, sebelas ketua umum KOHATI Cabang (kohati tangguh), dan ratusan peserta yang menyimak baik di zoom meeting maupun di YouTube Yakusa ID.
Reporter: Kholisin Susanto
Editor: Arifin
