10 April 2021

Pentingnya Praktik Politik Berbasis Keadilan Gender

Pentingnya Praktik Politik Berbasis Keadilan Gender
Oleh: Toni Kurniawan (kader HMI Cabang Yogyakarta)
Saat ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Menilik kebelakang, dahulu posisi perempuan dalam politik terpinggirkan, perempuan memililki porsi yang sangat kecil di banding pria. Hal demikian dikarenakan adanya Budaya Patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Faham budaya konstruktif sosial-budaya yang di anut kala itu menempatkan Perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja.
Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik.
Praktik politik patriarkis ini tumbuh subur dan cenderung ditanggapi secara permisif lantaran dilatari oleh sejumlah hal. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, patriarkisme kadung menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun, lalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar belaka. Bahkan, perempuan yang nyaris selalu menjadi pihak pesakitan alias korban atas budaya patriarki tersebut pun lebih sering hanya menerimanya sebagai kodrat.Budaya patriarki kian mendapat pembenarannya ketika penafsiran ajaran agama pun dalam banyak hal lebih berpihak pada kepentingan laki-laki.
Persoalan perwakilan dalam politik menjadi penting Manakala telah adanya sebuah kesadaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak adanya keterwakilan Perempuan yang terlibat langsung secara proporsional dalam politik. Hal tersebut cukup miris, mengapa? Karena dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang. Sementara bentuk keterwakilan perempuan di legislative masih sangat minim. Sehingga merangkum hal tersebut sangat perlu adanya sebuah revolusi paradigma perempuan dalam politik serta kesetaraan gender.
Kaum feminisme yang peduli pada pentingnya kesetaran gender dalam membantu watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif antara posisi perempuan, seperti tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tanggal, isu hak-hak reproduksi perempuan atau isu peraturan daerah pelacuran. hampir seluruh regulasi yang terkecil dengan soal perempuan mengandung bias gender, sebab dalam struktur patriarkis  konstruksi sosial-budayaa perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik.
Partai harus menjadi salah satu wujud partisipasi perempuan dalam keterwakilan politik dengan tujuan mulia dalam usaha mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan gender, kebersamaan dan kejujuran yang mana dalam mengambil bagian penting tidak hanya laki-laki namun perempuan pun sama.
Tetapi praktiknya saat ini masih saja di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol. Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas parpol. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial.
Rantai marjinalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah.
Rendahnya partisipasi politik perempuan juga dilatari oleh adanya pemahaman dikotomistik tentang ruang publik dan ruang domestik. Bagi sebagian besar perempuan, terutama di level akar rumput dan pedesaan di mana mayoritas perempuan hidup, politik kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan. Politik juga kerap diidentikkan dengan kemandirian, kebebasan berpendapat dan agresivitas yang umumnya lekat dengan citra maskulin.
Lebih dari itu, perempuan desa pada umumnya juga belum sepenuhnya memahami esensi demokrasi dan pentingnya pemilu sebagai salah satu sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang adil, sejahtera dan demokratis.
Peminggiran peran perempuan dalam kontestasi perempuan pada dasarnya merupakan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan. Kita harus menegaskan bahwa hak politik perempuan harus dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Ini artinya, jika kita mengakui hak asasi manusia, tidak ada alasan untuk kita tidak mengakui dan memfasilitasi hak politik perempuan.
Agenda mendesak yang harus dilakukan untuk mengakhiri praktik dominasi laki-laki dalam perpolitikan nasional adalah membentuk sebuah jejaring gerakan perempuan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat selama ini gerakan perempuan cenderung terpecah-pecah oleh perbedaan isu dan wacana yang diangkat.
Dalam lingkup yang lebih luas, diperlukan pula sebuah gerakan yang membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya praktik politik berbasis keadilan gender. Persepsi publik bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak cocok dengan dunia politik mutlak harus diakhiri. Begitu pula tafsir keagamaan yang cenderung mengidentikkan kepemimpinan dengan maskulinitas idealnya harus digeser ke perspektif yang lebih sensitif gender.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan dan politik dalam perspektive feminisme dan kesetaraan gender harus seimbang dan berimbang tanpa melupakan hakekat dan kodratnya.