YAKUSA.ID – Bupati Sampang memilih bungkam saat dimintai keterangan soal ganti rugi kerusakan rumpon nelayan di pesisir pantai utara (pantura), Sabtu (02/07/2025).
Sebelumnya nama Bupati Sampang Slamet Junaidi sempat dicatut oleh Petronas Carigali, melalui Senior Manager Corporate Affairs & Administration, Erik Yoga pada Senin, 28 Juli 2025 lalu.
Erik bahkan terang-terangan menyebut jika pihaknya hanya menjalankan instruksi dari kepala daerah.
“Arahan dari Pak Bupati agar merapat ke Pemkab, kalau ada keluhan atau permintaan klarifikasi,” tulis Erik dalam pesan singkatnya.
Erik juga menyebut bahwa dirinya secara langsung diminta oleh Bupati Sampang agar seluruh pihak yang menyuarakan kerusakan rumpon diarahkan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
Saya diminta beliau agar semua pihak yang terkait keluhan-keluhan rumpon ini diarahkan ke Pemkab,” anjut Erik dalam pesan tersebut.
Yakusa.id dua kali meminta keterangan Bupati Sampang melalui panggilan dan pesan whatsapp. Namun hingga berita ini terbit, Slamet Junaidi belum merespon.
Sorotan Beragam Pihak
Pencatutan nama Bupati Sampang oleh Petronas soal ganti rugi kerusakan nelayan itu sempat memicu reaksi beragam kalangan, salah satunya, Ketua Kepala Desa (Kades) Pantura, Moch Wijdan.
Pria yang akrab disapa Bun Wij ini mencurigai adanya permainan oknum soal lambannya ganti rugi rumpon nelayan di perairan pantai utara (pantura) Madura.
Pernyataan Wijdan sekaligus menepis dugaan keterlibatan Bupati Sampang, Slamet Junaidi dalam mandeknya ganti rugi oleh Petronas itu. Dia pun juga yakin bila petronas akan abai akan janjinya.
“Saya tidak yakin Bupati (Sampang) terlibat, pastinya Bupati Sampang akan membela rakyat. Tapi sangat tidak masuk akal jika Petronas, perusahaan besar asal Malaysia, tidak membayar. Kemungkinan besar, ada oknum yang bermain di belakang ini,”ujar Bun Wid, Rabu (30/07/2025) lalu.
Pria yang juga sebagai Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) di Kabupaten Sampang ini mengaku nyaris setiap hari menerima aduan nelayan tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang, serta dari Kecamatan Batumarmar dan Pasian di Pamekasan.
“Saya sering didatangi tokoh-tokoh nelayan yang mengeluh karena sudah hampir satu tahun rumpon mereka rusak dan tak kunjung dapat ganti rugi,”
Bun Wij berjanji akan menelusuri muara aliran dana ganti rugi tersebut, termasuk siapa saja yang harus bertanggung jawab. Dia pun meminta petronas tak mempermainkan rakyat kecil.
Saya berjanji akan menyelidiki ke mana larinya dana ganti rugi itu. Jika memang terbukti digelapkan, maka Petronas wajib membayar kembali. Dan bila mereka tetap menolak, saya tidak akan ragu untuk berdiri bersama rakyat dan mendukung pengusiran Petronas dari Pulau Madura,” pungkasnya.
Hal senada juga dilontarkan salah satu aktivis di wilayah pantura, Hanafi. Dia mengaku Heran dengan sikap petronas yang mengarahkan soal ganti rugi itu kepada Bupati Sampang.
Hanafi bahkan menilai jika Petronas justru mencari aman dengan berlindung di ‘ketiak’ Bupati Sampang.
“Apa hubungannya dengan bupati sampang, ini bukti bahwa petronas tidak becus, atau bisa jadi ada mafia yang bermain dengan hak-hak para nelayan,” pungkas Hanafi. (YAKUSA.ID/HSB)
