YAKUSA.ID – Bupati Pamekasan Kholilurrahman buka suara soal evaluasi dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang tata kelola anggaran yang rawan praktik rasuah.
Kata Kholilurrahman, evaluasi itu salah satunya mengacu pada realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 lalu. Dia juga menegaskan, pertemuan dengan KPK itu lebih kepada upaya memperkuat sektor pencegahan tindakan korupsi.
“Kami (Pemkab Pamekasan) memang bertemu dengan KPK, tidak hanya kami beberapa kabupaten lain juga. Pembahasannya itu soal upaya memperkuat sektor pencegahan dengan mendorong perbaikan tata kelola anggaran di lingkungan Pemkab Pamekasan,” ujar Kholilurrahman saat konferensi pers di Pendapa Ronggosukowati, Sabtu (19/07/2025).
Kata eks Anggota DPR RI 2013-2018 ini, KPK juga memaparkan beberapa titik krusial yang sangat perlu dibenahi, khususnya dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang atau jasa alias PBJ. Pun demikian soal pokir DPRD yang tak luput dari evaluasi KPK.
“Temuan-temuan ini akan kita gunakan sebagai perbaikan, termasuk kepada para OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya.
Sebelumnya, Kholilurrahman bersama beberapa pejabat lain menghadiri undangan KPK di Jakarta. Pertemuan tersebut menghasil rekomendasi dari lembaga antirasuah sebanyak 14 poin.
Kholilurrahman menegaskan, semua rekomendasi KPK menjadi prioritas.
“Semua rekomendasi KPK kami prioritaskan dan segera kami tindaklanjuti,” tegasnya. (YAKUSA.ID-HSB)
