YAKUSA.ID – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” di Hotel Kaberaz, Kabupaten Sumenep pada Rabu 21 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dari berbagai perspektif politik dan akademik.
Diskusi yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut menghadirkan sejumlah anggota DPRD Sumenep lintas fraksi serta pengamat politik dan kebijakan publik.
Para narasumber membedah implikasi demokrasi, partisipasi publik, hingga tantangan tata kelola pemerintahan daerah jika skema Pilkada melalui DPRD diterapkan.
Ketua JMSI Sumenep, Supanji, dalam sambutannya menegaskan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari komitmen JMSI dalam memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, isu pemilihan kepala daerah menyangkut langsung hak politik warga negara sehingga perlu dibahas secara terbuka dan berimbang.
“JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan diskursus publik yang objektif, berimbang, dan berbasis kepentingan rakyat,” tuturnya.
“Isu Pilkada lewat DPRD ini menyentuh langsung hak politik masyarakat, sehingga penting untuk dibahas secara terbuka,” tambah Supanji.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak bertujuan menggiring opini publik ke arah tertentu, melainkan membuka ruang pertukaran gagasan agar masyarakat dapat memahami isu secara utuh dan kritis.
“Kami berharap masyarakat dapat menilai secara kritis, apakah wacana ini menjadi solusi tata kelola demokrasi atau justru berpotensi menjadi kemunduran. Media harus berdiri di tengah, memberi ruang bagi semua pandangan,” paparnya.
Diketahui, sejumlah anggota DPRD Sumenep yang hadir sebagai narasumber antara lain H. Hosnan, S.IP., M.AP dari Fraksi PDI Perjuangan, Akhmadi Yasid, S.H dari Fraksi PKB, Moh. Fendi, S.E dari Fraksi Demokrat, Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I dari Fraksi PPP, Hairul Anwar, M.T dari Fraksi PAN, Ahmad Jauhari, S.IP., M.Phil dari Fraksi NasDem, serta Holik dari Fraksi Gerindra–PKS.
Diskusi juga menghadirkan pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Wilda Rasail, M.A, yang memberikan pandangan akademis terkait dampak wacana Pilkada melalui DPRD terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi kepemimpinan daerah.
Adapun diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya beragam pandangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi mekanisme Pilkada melalui DPRD.
Meski berbeda pendapat, para narasumber sepakat bahwa prinsip demokrasi dan partisipasi publik harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan politik.
Melalui diskusi ini, JMSI Sumenep berharap dapat mendorong edukasi politik yang konstruktif serta memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas. (Hanafi/Dzul)
