YAKUSA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan prestasi gemilang dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Jawa Barat termasuk dalam kategori provinsi dengan pengelolaan belanja terbaik di Indonesia, ditandai oleh pendapatan dan pengeluaran daerah yang besar serta efektif.
Walaupun tingkat belanja cukup tinggi, sejumlah dana masih disimpan sementara di kas daerah dalam bentuk giro. Pejabat Pemprov Jabar menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti dana tersebut mengendap atau tidak digunakan, melainkan merupakan bagian dari sistem pembayaran proyek yang tidak dilakukan sekaligus.
Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun, pembayaran dibagi dalam tiga termin. Termin pertama, sebesar 20–30 persen, dibayar setelah pekerjaan awal diverifikasi selesai. Termin kedua dan ketiga baru dilakukan setelah tahapan berikutnya selesai.
Pembagian termin ini bertujuan agar pekerjaan tetap terkontrol sesuai dengan progres fisik di lapangan, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan dana.
“Kalau uang diberikan langsung seluruhnya di awal, sementara pekerjaan belum berjalan, justru bisa menimbulkan masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan,” jelas pejabat tersebut sebagaimana dikutip dari laman Bapenda Jabar, Jumat (24/10/2025).
Selain dana dalam bentuk giro, sebagian dana kas juga ditempatkan dalam deposito on call. Deposito ini bersifat jangka pendek dan bisa dicairkan kapan saja untuk kebutuhan pembangunan.
Instrumen deposito ini memastikan dana daerah tetap produktif karena bunga yang dihasilkan menjadi pendapatan resmi daerah dan dikembalikan ke kas untuk mendukung pembangunan.
“Tidak ada uang daerah yang dinikmati oleh perorangan. Semua pendapatan bunga deposito dikembalikan ke kas daerah,” tegas pejabat Pemprov.
Dana daerah disimpan hanya di Bank Jabar Banten (BJB), yang berfungsi sebagai bank kas daerah. Dengan cara ini, semua transaksi dan penyimpanan dana berjalan transparan dan sesuai aturan.
Keberhasilan pengelolaan keuangan Jawa Barat tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kalau anggaran hanya diserap untuk perjalanan dinas, seminar, atau belanja rutin tanpa memberi manfaat langsung bagi publik, itu tidak efektif,” ungkap pejabat Pemprov.
Karena itu, anggaran lebih diarahkan ke pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak luas, bukan sekadar menyerap anggaran secara formal.
Saldo kas daerah Jawa Barat kini sekitar Rp2,5 triliun, namun akan menurun seiring dengan pembayaran proyek hingga akhir tahun.
Pemerintah menargetkan saldo kas pada 30 Desember nanti turun di bawah Rp50 miliar, bahkan mungkin mencapai nol.
“Semakin kecil saldo di akhir tahun berarti semakin optimal dana daerah dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan mekanisme belanja yang terukur, akuntabel, dan berfokus pada manfaat publik, Jawa Barat membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan hanya soal kecepatan menyerap anggaran, tapi bagaimana setiap rupiah benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat.
