YAKUSA.ID – Janji Presiden Prabowo Subianto untuk menyematkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pertengahan Februari 2026 bukan sekadar seremoni kenegaraan.
Di balik kilau medali tersebut, tersimpan pengakuan atas transformasi besar Polri yang kini tidak hanya dinilai dari keberhasilan menekan kriminalitas, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
Langkah Polri membangun lebih dari 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menjadi simbol pergeseran paradigma institusi.
Polisi tidak lagi hanya hadir di persimpangan jalan atau ruang penindakan hukum, tetapi juga di dapur-dapur rakyat, memastikan anak-anak bangsa memperoleh hak dasar berupa asupan gizi yang layak dan berkelanjutan.
Transformasi ini memperlihatkan bahwa stabilitas nasional tidak semata dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui penguatan fondasi sosial.
Dengan terlibat langsung dalam program pemenuhan gizi, Polri menempatkan diri sebagai mitra strategis pembangunan manusia, sekaligus pelindung masa depan generasi Indonesia.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, melihat kebijakan ini sebagai penguatan posisi strategis Polri dalam arsitektur pembangunan nasional. Ia menilai Presiden memberi ruang besar kepada Polri karena melihat kinerja yang konsisten dan terukur.
“Presisi hari ini bukan slogan, tapi sistem kerja. Kepercayaan Presiden dan rakyat kepada Polri dibangun dari kerja nyata seperti penguatan gizi ini,” kata Romadhon dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026) di Jakarta.
Apresiasi negara melalui Bintang Mahaputera menjadi validasi atas kerja keras institusi hingga ke tingkat paling bawah. Penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pimpinan, tetapi juga mencerminkan dedikasi seluruh personel, dari Mabes hingga Bhabinkamtibmas di pelosok, yang terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat.
Keterlibatan Polri dalam ketahanan pangan dan gizi juga membuktikan bahwa diskresi kepolisian dapat diarahkan secara konstruktif dan humanis. Dari fungsi penegakan hukum, Polri kini memperluas perannya sebagai penggerak kesejahteraan sosial, tanpa meninggalkan profesionalisme dan disiplin institusional.
Romadhon Jasn menambahkan bahwa pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik secara organik.
“Ketika polisi hadir membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka hubungan negara dan rakyat menjadi lebih sehat. Ini adalah fondasi kuat bagi stabilitas jangka panjang,” ujarnya.
Secara sosiologis, keterlibatan Polri dalam urusan gizi membangun ikatan emosional yang sulit tergantikan. Kehadiran aparat dalam distribusi pangan dan layanan sosial menciptakan rasa aman yang lahir dari kepedulian, bukan dari rasa takut terhadap sanksi hukum semata.
Romadhon menegaskan bahwa penghargaan ini harus dimaknai sebagai kontrak moral.
“Bintang Mahaputera adalah simbol kepercayaan negara. Polri harus terus menjaga integritas dan konsistensi agar kepercayaan rakyat tidak pernah surut,” tegas Romadhon.
Pada akhirnya, Bintang Mahaputera dan misi penguatan gizi menjadi penanda wajah baru Polri di era pemerintahan Presiden Prabowo. Institusi kepolisian kini tampil sebagai penjaga keamanan sekaligus penjaga masa depan bangsa.
Dengan pendekatan Presisi yang semakin membumi, Polri menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada senjata dan kewenangan, tetapi pada kemampuannya melayani dan melindungi rakyat secara utuh. (Sib/San)
