YAKUSA.IDKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya mendorong reformasi kultural di tubuh Polri melalui penyelenggaraan Hoegeng Awards, sebuah program apresiasi bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan integritas tinggi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
IMG-20260215-WA0092
previous arrow
next arrow

Di tengah era disrupsi informasi dan keterbukaan publik, kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) memandang Hoegeng Awards sebagai sinyal keseriusan pimpinan Polri dalam menjawab skeptisisme publik. Ketua Umum JAN, Romadhon Jasn, menilai tantangan kepolisian saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era Jenderal Hoegeng, terutama karena derasnya arus digitalisasi yang menuntut transparansi di setiap lini pelayanan publik.

“Kami melihat Kapolri sedang berupaya menginstitusionalisasikan nilai kejujuran. Hoegeng Awards tidak boleh berhenti sebagai seremoni simbolis, tetapi harus menjadi standar baru dalam sistem merit Polri. Ini adalah langkah berani agar integritas memiliki nilai lebih tinggi daripada sekadar jabatan,” ujar Romadhon di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut JAN, kebijakan tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya penguatan pengawasan internal. Di era media sosial, setiap tindakan anggota Polri berada dalam sorotan publik secara terus-menerus, sehingga integritas dinilai menjadi fondasi utama dalam proses modernisasi institusi.

“Modernisasi peralatan itu penting, tetapi modernisasi mentalitas jauh lebih mendesak. Seleksi penerima penghargaan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Kita ingin sosok ‘Hoegeng Baru’ lahir dari pengabdian nyata, bukan dari pencitraan digital,” tambah Romadhon.

JAN juga menekankan bahwa reformasi kultural Polri tidak boleh berhenti pada level pimpinan atau elite institusi. Perubahan, menurut mereka, harus tercermin dalam perilaku anggota di lapangan, terutama saat memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil yang rentan terhadap ketidakadilan.

Ke depan, konsistensi penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang adil dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan Hoegeng Awards sebagai bagian dari transformasi Polri.

“Polri yang kuat bukan hanya yang modern dan lengkap secara teknologi, tetapi yang memiliki fondasi moral kokoh. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik adalah hukum tertinggi yang harus dijaga oleh setiap insan Bhayangkara,” pungkas Romadhon. (Din/*)