YAKUSA.ID Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menyampaikan sikap resmi terkait dinamika ketatanegaraan yang berkembang, khususnya mengenai posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Scroll Untuk Lanjut Membaca
IMG-20260215-WA0092
previous arrow
next arrow

Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam, mengatakan HMI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan setiap kebijakan dan wacana ketatanegaraan tetap berada dalam koridor konstitusi.

“Kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan bangsa, dan memastikan kesinambungan kepemimpinan negara. Stabilitas adalah prasyarat utama pembangunan, namun stabilitas tersebut harus berdiri di atas fondasi konstitusi dan supremasi hukum,” ujar Moeltazam, Jumat (13/2/2026).

HMI Cabang Kota Bogor menegaskan bahwa secara konstitusional Polri berada langsung di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penempatan tersebut merupakan bagian dari desain sistem presidensial yang menegaskan garis komando dan pertanggungjawaban secara jelas.

“Dalam sistem presidensial, posisi Polri di bawah Presiden bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari arsitektur ketatanegaraan yang telah dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap wacana perubahan struktur kelembagaan harus dikaji secara komprehensif dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip konstitusi,” katanya.

Selain itu, HMI Cabang Kota Bogor juga menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri harus tetap melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR RI sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif serta implementasi prinsip checks and balances dalam demokrasi.

“Proses fit and proper test oleh DPR adalah instrumen akuntabilitas publik. Itu bukan formalitas, melainkan bagian dari kontrol demokratis agar kepemimpinan Polri memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat,” tambah Moeltazam.

HMI Cabang Kota Bogor mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga suasana kondusif, mengedepankan dialog konstitusional, serta tidak membangun narasi yang berpotensi memecah belah persatuan nasional. (YA/Dzul)