YAKUSA.ID — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, menggelar dialog bersama sejumlah jurnalis di Kabupaten Pamekasan, Kamis (12/3/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung di kediamannya di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu itu menjadi ruang diskusi terbuka untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu, mulai dari persoalan nasional hingga dampaknya terhadap daerah.
Suasana pertemuan berlangsung santai dan penuh keakraban. Hj. Ansari hadir didampingi suaminya, H. Taufadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan.
Dialog tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum terbuka bagi para jurnalis untuk menyampaikan pandangan, masukan, hingga kritik terkait berbagai persoalan pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Pamekasan dan wilayah Madura secara umum.
“Pertemuan ini memang untuk meminta masukan dan kritik dari teman-teman wartawan. Teman-teman media tentu banyak melihat kondisi di lapangan,” ujar Hj. Ansari.
Menurutnya, jurnalis memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi sekaligus pengawas sosial yang dekat dengan realitas masyarakat. Karena itu, berbagai pandangan dari insan pers dinilai penting untuk memperkaya perspektif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Ansari juga memaparkan sejumlah tugas dan program yang menjadi bagian dari ruang lingkup kerja Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana.
Komisi VIII DPR RI sendiri bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Ia menjelaskan, melalui kemitraan tersebut berbagai program sosial dan keagamaan terus didorong agar dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
Salah satu program yang disampaikan adalah bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat memperbaiki kondisi rumah menjadi lebih layak huni.
Selain itu, Hj. Ansari juga memaparkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
Program tersebut bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan sekolah.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada kelompok disabilitas melalui penyaluran bantuan kursi roda dan berbagai alat bantu lainnya untuk mendukung aktivitas sehari-hari para penyandang disabilitas.
“Program-program ini diharapkan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” kata Hj. Ansari.
Sementara itu, Mas Taufadi menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara tokoh publik dan jurnalis merupakan bagian penting dalam menjaga keterbukaan informasi serta memperkuat demokrasi di daerah.
“Media memiliki peran besar dalam menyampaikan realitas di masyarakat. Karena itu komunikasi seperti ini penting agar berbagai persoalan dapat dipahami bersama,” ujarnya.
Sepanjang dialog, para jurnalis yang hadir juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pandangan terkait dinamika pembangunan daerah, tantangan sosial masyarakat, hingga sejumlah isu yang berkembang di tingkat nasional.
Diskusi berlangsung hangat dan cair. Obrolan mengalir dari isu pembangunan daerah, peran media, hingga harapan masyarakat terhadap arah pembangunan ke depan.
Menariknya, pertemuan tersebut juga ditutup dengan tausiyah singkat dari wartawan senior KH. Ghozi Mujtaba. Dalam pesannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga nilai kejujuran, amanah, dan akhlak dalam menjalankan profesi, baik sebagai jurnalis maupun sebagai pemimpin.
“Baik jurnalis maupun pemimpin harus menjaga kejujuran dan amanah. Itu menjadi kunci agar pekerjaan yang dijalankan membawa keberkahan,” pesannya.
Dialog malam itu pun berakhir dalam suasana hangat, dengan harapan komunikasi antara wakil rakyat dan insan pers dapat terus terjalin untuk mendorong pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
