YAKUSA.ID – Politik bagi PDI Perjuangan bukan sekadar soal kekuasaan dan jabatan, melainkan jalan pengabdian yang berakar pada ideologi dan keberpihakan kepada rakyat.
Komitmen itu kembali ditegaskan Ketua DPC PDI Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Pamekasan, Mas Taufadi, dalam forum Ngaji Politik, sebuah ruang konsolidasi yang memadukan refleksi ideologis, penguatan organisasi, dan peneguhan sikap politik partai, di Aula Hotel Cahaya Berlian Pamekasan, Selasa (03/02/2026).
Ngaji Politik digelar sebagai bagian dari konsolidasi internal sekaligus percepatan penjaringan Ketua PAC se-Kabupaten Pamekasan.
Namun bagi Mas Taufadi, forum ini jauh melampaui agenda struktural. Ia menjadi ruang menyatukan kembali nilai-nilai nasionalis-religius yang sejak awal menjadi fondasi perjuangan PDI Perjuangan.
“Ini bukan sekadar konsolidasi struktur. Ini soal menyatukan visi, ideologi, dan gerak langkah agar PDI Perjuangan tetap setia memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ujar Mas Taufadi.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan adalah rumah besar perjuangan rakyat. Karena itu, seluruh kader diminta tetap solid dan tidak berkecil hati apabila tidak terakomodasi dalam struktur kepengurusan. Perjuangan, kata dia, tidak pernah diukur dari jabatan.
“Entah menjadi pengurus atau tidak, selama kita setia pada rakyat, kita tetap berada dalam barisan perjuangan yang sama,” tegasnya.
Dalam konteks ideologis, Mas Taufadi menekankan bahwa nasionalisme PDI Perjuangan dimaknai sebagai keberpihakan pada kedaulatan rakyat, sementara religiusitas diwujudkan melalui etika politik, kejujuran, dan keadilan sosial.
Nilai-nilai itulah yang menjadi panduan dalam setiap sikap politik partai, termasuk dalam menyikapi wacana nasional soal sistem pemilihan kepala daerah.
Mas Taufadi menegaskan sikap tegas PDI Perjuangan yang menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, Pilkada langsung adalah amanat reformasi dan bagian dari hak politik rakyat yang tidak boleh direduksi.
“Kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Itu bentuk kedaulatan rakyat yang harus dijaga,” katanya.
Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.
Dalam pernyataannya kepada media nasional pada akhir Desember 2025, Said Abdullah menegaskan bahwa penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD merupakan sikap ideologis partai yang berpijak pada kedaulatan rakyat.
“Pilkada langsung adalah ruang rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Kalau kemudian ditarik kembali ke DPRD, maka demokrasi kita justru menjauh dari rakyat. Ini bukan soal teknis, tapi soal prinsip dan ideologi demokrasi,” kata Said Abdullah.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan sejak awal reformasi memilih berdiri bersama rakyat, bukan menyerahkan hak politik publik kepada segelintir elite politik.
“PDI Perjuangan memilih tetap bersama rakyat. Demokrasi harus memberi ruang partisipasi seluas-luasnya bagi rakyat, bukan membatasi hak mereka untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri,” tegasnya.
Menurut Said Abdullah, wacana Pilkada lewat DPRD juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan biaya politik, sehingga pendekatannya tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi.
Di tingkat daerah, sikap ideologis tersebut diterjemahkan PDI Perjuangan Pamekasan sebagai komitmen untuk memperkuat kerja-kerja kerakyatan. Target peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029, kata Mas Taufadi, bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperluas pengabdian dan keberpihakan kepada masyarakat.
Forum Ngaji Politik yang dihadiri Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Hj. Ansari, jajaran pengurus DPC, PAC, dan ranting se-Kabupaten Pamekasan itu menjadi penegasan bahwa arah perjuangan PDI Perjuangan di daerah tetap sejalan dengan garis ideologis nasional: nasionalis, religius, dan setia bersama rakyat.
