YAKUSA.ID – Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai orang nomor dua di Tanah Air yakni Wakil Presiden (Wapres).
Loyalis Gibran, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membenarkan kabar putra eks Presiden Jokowi itu mundur.
“Betul,” kata Budi Arie kepada wartawan sebagaimana dikutip Yakusa.id pada Kamis, 12 November 2026.
Adapun, kabar tersebut setelah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 11 November 2026.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan itu Gibran memang menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers.
Warganet pun bertanya- tanya mengenai fasilitas Gibran Rakabuming Raka apakah tetap menerima dari negara atau tidak setelah mundur dari kursi Wapres.
Gibran disebut akan tetap menerima fasilitas negara seumur hidup. Hak keuangan dan administratif Presiden serta Wakil Presiden, termasuk bagi mereka yang telah mengakhiri masa jabatannya.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan angka gaji pokok wakil presiden yang dipublikasikan pemerintah, yakni sekitar Rp20,16 juta per bulan.
Nominal tersebut dapat menjadi gambaran estimasi pensiun pokok Gibran apabila angka gaji terakhirnya sama tidak berubah.
Dalam Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,” tulis bunyi ketentuan tersebut.
Undang-undang itu menjadi landasan hukum dalam mengatur hak keuangan dan administratif yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden, baik selama menjabat maupun setelah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.
Lebih lanjut, pengaturan ini mencakup ketentuan mengenai hak-hak yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun, keberadaan UU Nomor 7 Tahun 1978 menjadi dasar hukum untuk memastikan pemberian hak keuangan dan administratif tersebut memiliki landasan yang jelas serta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
