YAKUSA.ID – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Haidar Ansori, membantah keberadaan organisasi bernama LSM KNPI Indonesia di wilayah Madura.

Bantahan tersebut menyusul beredarnya surat permohonan bantuan dana sebesar Rp15 juta yang menggunakan kop dan logo resmi KNPI.

Haidar menegaskan, surat tersebut bukan berasal dari kepengurusan KNPI resmi. Ia juga menyebut penggunaan nama dan logo organisasi dalam surat tersebut sebagai bentuk pencatutan identitas.

“Kami tegaskan, tidak ada organisasi bernama LSM KNPI INDONESIA di Madura, khususnya di Pamekasan. Itu murni pencatutan nama dan logo,” ujar Haidar Ansori saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).

Surat bernomor 125/SP/KNPI/X/2026 tertanggal 20 November 2026 itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan. Pada bagian kop tercantum nama Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), lengkap dengan logo organisasi.

Namun, terdapat perbedaan identitas pada bagian isi surat. Pengirim memperkenalkan diri sebagai Ketua Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM KNPI) Indonesia. Sementara pada bagian tanda tangan tercantum nama Hamdani Rizal, SH, dengan jabatan Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.

Dalam surat tersebut, pengirim meminta bantuan dana sekitar Rp15 juta untuk kegiatan pertemuan rutin tahunan antarialiansi, LSM, dan media. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, pukul 09.00 hingga 21.00 WIB di Villa Sunggoritiy, Malang.

Menanggapi hal itu, Haidar menjelaskan bahwa secara kelembagaan KNPI merupakan wadah berhimpun organisasi kepemudaan (OKP), bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyatakan, kepengurusan DPD KNPI yang dipimpinnya memiliki legalitas hukum, termasuk pengesahan Kementerian Hukum dan HAM serta hak kekayaan intelektual (HKI) atas logo KNPI.

“Yang resmi dan sah adalah DPD KNPI. Legalitas kami jelas dan lengkap, mulai dari pengesahan Kemenkumham hingga hak cipta resmi atas logo KNPI yang dipakai secara sepihak dalam surat tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haidar memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas dugaan pencatutan nama dan logo organisasi tersebut. Menurutnya, persoalan itu tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak kekayaan intelektual sekaligus nama baik organisasi.

“Kami akan menempuh jalur hukum. Logo KNPI memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi hukum. Apalagi jika nama dan logo organisasi dicatut untuk kepentingan meminta bantuan dana kepada instansi pemerintah. Kami tidak ingin persoalan seperti ini terus berulang dan merugikan pihak lain,” tandas Haidar.

Ia juga mengimbau seluruh instansi pemerintah, kepala dinas, pihak swasta, serta masyarakat di Pamekasan dan kabupaten lain di Madura agar tidak melayani permintaan dana yang mengatasnamakan LSM KNPI Indonesia tersebut.

Haidar meminta setiap pihak yang menerima surat serupa untuk melakukan konfirmasi kepada pengurus DPD KNPI resmi atau melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Jangan sampai ada instansi atau pihak mana pun yang terkecoh dan dirugikan. Jika ada oknum yang membawa surat mengatasnamakan LSM KNPI, silakan abaikan, konfirmasi ke pengurus DPD KNPI resmi, atau laporkan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya.