YAKUSA.ID – Penyegelan ruang perpustakaan Universitas PGRI Sumenep (UPI Sumenep) menuai kekecewaan dari kalangan mahasiswa. Kebijakan yang terjadi setelah aksi demonstrasi Aliansi Organisasi Mahasiswa (Ormawa), Rabu (18/11/2026), dinilai justru mengorbankan kepentingan akademik, menghambat aktivitas literasi, serta membatasi akses sivitas akademika terhadap fasilitas pendidikan.

Aksi yang semula menyoroti sejumlah persoalan internal kampus, termasuk polemik program Duta Baca dan Himpunan Mahasiswa Pustaka (HAMKA), berujung pada penyegelan sementara ruang perpustakaan. Peristiwa tersebut menyisakan persoalan baru ketika mahasiswa yang tidak terlibat dalam polemik justru kehilangan kesempatan menggunakan fasilitas yang seharusnya menunjang kegiatan akademik.

Dampak penyegelan tidak hanya dirasakan mahasiswa. Seorang dosen berinisial F dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang saat itu sedang mengerjakan penelitian penulis di perpustakaan juga dilaporkan diusir oleh mahasiswa pendemo. Peristiwa ini menjadi sorotan serius karena aktivitas penelitian seorang dosen turut terganggu oleh tindakan massa aksi.

Pengusiran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Demonstrasi merupakan ruang demokrasi yang sah, tetapi tidak semestinya menjadi alasan untuk menghalangi kegiatan akademik orang lain. Perpustakaan merupakan fasilitas bersama, bukan ruang yang dapat dikuasai atau ditutup sepihak oleh kelompok tertentu.

Salah seorang mahasiswa mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyegelan tersebut. Ia menilai tindakan itu justru merugikan mahasiswa yang membutuhkan perpustakaan untuk menunjang proses perkuliahan dan pengembangan pengetahuan.

“Terus terang kami kecewa. Perpustakaan merupakan kebutuhan mahasiswa, bukan sekadar ruangan yang bisa ditutup ketika terjadi persoalan internal kampus. Kami datang untuk membaca, mencari referensi, dan mengerjakan tugas. Bahkan dosen yang sedang melakukan penelitian juga harus meninggalkan perpustakaan. Aspirasi boleh disampaikan, tetapi jangan sampai hak akademik mahasiswa dan dosen justru dikorbankan,” ungkapnya.

Persoalan ini perlu dilihat lebih jauh dari sekadar ketidakpuasan massa aksi terhadap pengelola perpustakaan. Penyegelan yang berdampak pada tertutupnya akses pemustaka patut dipertanyakan karena bertentangan dengan semangat pelayanan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Pasal 4 UU Nomor 43 Tahun 2007 menegaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka serta meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi pelayanan dan pengembangan pengetahuan yang harus dijaga keberlangsungannya.

Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama secara tegas menyatakan bahwa layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa kepentingan pengguna perpustakaan harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pengelolaan fasilitas tersebut.

Penyegelan sementara tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum tanpa mengetahui dasar keputusan, pihak yang berwenang, durasi, serta dampak kebijakannya. Meski demikian, tindakan yang menyebabkan pemustaka kehilangan akses patut dievaluasi secara serius, terlebih ketika terdapat kegiatan penelitian dan pembelajaran yang sedang berlangsung.

Rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan juga semestinya menjadi perhatian bersama. Apabila minat kunjung mahasiswa masih rendah, pengelola kampus perlu melakukan pembenahan pelayanan, memperkaya koleksi, menghadirkan kegiatan literasi, dan membangun lingkungan akademik yang mendorong mahasiswa menjadikan perpustakaan sebagai kebutuhan.

Penyegelan justru berpotensi memperburuk keadaan. Ketika akses terhadap perpustakaan dibatasi, kesempatan mahasiswa untuk membangun kebiasaan membaca dan melakukan penelusuran referensi ikut terhambat. Kampus seharusnya memperluas ruang literasi, bukan membiarkan perpustakaan kehilangan fungsi utamanya.

Kritik terhadap pengelolaan perpustakaan tetap perlu disampaikan secara terbuka. Dugaan ketidaktransparanan program Duta Baca, pembentukan HAMKA, maupun persoalan pemberian fasilitas akademik harus dijawab melalui mekanisme pemeriksaan dan klarifikasi yang objektif. Tuntutan pertanggungjawaban tidak seharusnya berubah menjadi tindakan yang merugikan pengguna fasilitas kampus lainnya.

Pimpinan UPI Sumenep perlu segera memberikan penjelasan mengenai dasar penyegelan, memastikan akses perpustakaan kembali dibuka, serta mengevaluasi tindakan pengusiran terhadap dosen dan pengunjung yang sedang menjalankan kegiatan akademik. Mahasiswa juga perlu menjaga agar penyampaian aspirasi tidak menghilangkan hak sivitas akademika lainnya.

Perpustakaan bukan milik kelompok organisasi tertentu, bukan pula ruang untuk mempertontonkan kekuatan massa. Perpustakaan merupakan rumah pengetahuan yang keberadaannya harus dijaga bersama. Ketika ruang literasi ditutup, yang terhambat bukan hanya aktivitas membaca, melainkan juga proses pembentukan nalar kritis dan kemajuan intelektual sebuah perguruan tinggi.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Rektor UPI Sumenep, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kepala UPT Perpustakaan, serta Aliansi Organisasi Mahasiswa guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjelaskan persoalan tersebut.