YAKUSA.ID – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu 18 November 2026.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses pada 9–16 November 2026 didominasi persoalan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal.
Ketujuh fraksi tersebut menyerap berbagai masukan masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aspirasi yang disampaikan mencakup sejumlah sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, hingga pengembangan pertanian dan perikanan.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus menjadi sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan warga.
Seluruh masukan dari laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 ini yang disampaikan masing-masing fraksi nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, sosial hingga perekonomian,” ungkapnya.
Menurut Zainal, berbagai aspirasi yang telah dihimpun perlu mendapatkan tindak lanjut melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
DPRD Sumenep akan mendorong agar setiap masukan masyarakat mendapat perhatian dan dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan sesuai kebutuhan warga.
Secara umum, tujuh fraksi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan sosial.
Adapun tujuh fraksi yang menyampaikan laporan melalui juru bicara masing-masing yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN, Demokrat, NasDem, serta gabungan Gerindra-PKS.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para asisten sekretaris daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Melalui penyampaian laporan hasil reses tersebut, DPRD Sumenep berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Dengan demikian, program pemerintah daerah diharapkan lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.






