YAKUSA.ID – Aliansi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas PGRI Sumenep menggelar aksi demonstrasi di lingkungan kampus, Rabu 18 November 2026.

Aksi tersebut menyoroti sejumlah polemik internal kampus, mulai dari dugaan pemberian fasilitas Surat Keputusan (SK) keringanan nilai akademik, pembentukan Himpunan Mahasiswa Pustaka (HAMKA), hingga keterlambatan pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik melalui pembacaan puisi, pembentangan foto pimpinan kampus dengan wajah diburamkan, serta pemasangan bunga, dupa, dan lilin sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pimpinan universitas.

Koordinator Lapangan aksi, M. Iqbal Asrofi, mengatakan persoalan Duta Baca dan pembentukan HAMKA menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa. Ia mempertanyakan dugaan pemberian fasilitas keringanan akademik kepada mahasiswa yang aktif dalam organisasi tersebut.

“Jika teman-teman yang aktif di HAMKA itu ada salah satu mata kuliah ketika ada nilai rendah akan diberikan SK keringanan dari perpustakaan,” ungkapnya.

Menurut Asrofi, keberadaan HAMKA juga dipertanyakan karena dinilai belum memiliki kejelasan legalitas kelembagaan. Ia menyayangkan adanya dugaan fasilitas khusus yang tidak diperoleh organisasi mahasiswa lain, meskipun telah memiliki legalitas resmi.

“Kita sebagai ormawa tidak mendapatkan fasilitas seperti itu, Bapak,” tambahnya.

Selain itu, mahasiswa menyoroti dugaan pengistimewaan terhadap dua mahasiswa yang ditunjuk sebagai simbolis Duta Baca dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026. Keduanya disebut telah dijanjikan menjadi Duta Baca tanpa melalui proses seleksi sebagaimana mekanisme yang sebelumnya diumumkan.

“Dua orang yang diiming-imingi otomatis lulus menjadi Duta Baca tanpa diseleksi,” kata Asrofi.

Ketegangan terjadi ketika massa aksi meminta klarifikasi kepada Kepala UPT Perpustakaan. Mahasiswa menilai jawaban yang diberikan tidak menjelaskan secara terang persoalan yang dipertanyakan.

Kekecewaan semakin meningkat setelah Kepala UPT Perpustakaan meninggalkan lokasi dialog dengan alasan hendak melaksanakan salat, sementara mahasiswa merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Massa kemudian melakukan penyegelan sementara ruang perpustakaan sebagai bentuk protes.

Orator aksi, Zahrir Ridho, turut mengkritik jalannya dialog yang dinilai tidak menghasilkan kejelasan. Ia menyebut mahasiswa datang dengan membawa data dan tuntutan, tetapi tidak memperoleh jawaban yang konkret.

“Kami datang membawa data dan tuntutan yang jelas, tapi responsnya berbelit-belit. Rasanya seperti berdiskusi dengan tong kosong—ramai di ucapan, tapi hampa solusi,” lantangnya.

Atas persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pimpinan Universitas PGRI Sumenep mengambil tindakan tegas terhadap Kepala UPT Perpustakaan, termasuk meminta pencopotan dari jabatannya apabila dugaan penyalahgunaan wewenang terbukti.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi, menyatakan pemberhentian kepala perpustakaan tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui prosedur kelembagaan.

“Ada mekanismenya dengan melaporkan secara resmi ke komisi disiplin,” ujarnya.

Fauzi juga menanggapi keterlambatan pelaksanaan seleksi beasiswa tahfidz dan prestasi yang sebelumnya dijadwalkan pada 16–18 November 2026. Ia meminta mahasiswa menerima perubahan jadwal seleksi menjadi 26 November 2026 karena tim penguji baru dapat melaksanakan seleksi pada tanggal tersebut.

“Terus kan sebenarnya minta kelapangdadaan teman-teman untuk seleksi tahfiz tanggal 26 karena tim penguji baru bisa tanggal 26,” katanya.

Dalam aksi tersebut, sejumlah tuntutan mahasiswa diterima pimpinan kampus dan dituangkan dalam pakta integritas yang ditandatangani. Salah satu poinnya adalah tuntutan pembubaran program Duta Baca dan HAMKA serta evaluasi terhadap keberadaan dan mekanisme pelaksanaannya.

Mahasiswa juga meminta pihak kampus membuka secara transparan tujuan, urgensi, dasar pembentukan HAMKA, mekanisme rekrutmen Duta Baca, serta memberikan klarifikasi terkait dugaan pemberian fasilitas SK keringanan akademik.

Selain itu, mahasiswa mendesak evaluasi kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), termasuk transparansi program kerja, penyediaan kanal pengaduan resmi, sosialisasi menyeluruh, dan fasilitas sekretariat khusus.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan pertanggungjawaban Wakil Rektor III atas keterlambatan PEMIRA serta komitmen agar persoalan serupa tidak terulang.

Dalam pakta integritas tersebut juga disepakati seleksi beasiswa alternatif tahfidz dan prestasi dilaksanakan pada 25–26 November 2026. Sementara itu, pembentukan peraturan dan mekanisme Pelaksana Tugas (Plt) BEM akan dirumuskan paling lambat 15 Desember 2026.

Melalui pakta integritas tersebut, mahasiswa berharap seluruh tuntutan mendapatkan tindak lanjut konkret dari pimpinan Universitas PGRI Sumenep, bukan sekadar janji penyelesaian.