Ketika Kekuasaan Menjadi Tujuan, Rakyat Hanya Menjadi Pembenaran
Oleh: Hendra Nawawi (Aktivis HMI)
Republik tidak pernah dimaksudkan sekadar sebagai sistem pemerintahan yang mengganti seorang raja dengan presiden. Lebih dari itu, republik merupakan kesepakatan politik dan moral bahwa negara harus berdiri di atas kepentingan bersama, sementara kekuasaan wajib tunduk pada kehendak rakyat. Para pendiri bangsa, khususnya Soekarno dan Mohammad Hatta, membangun cita-cita Indonesia merdeka dengan fondasi kedaulatan rakyat, demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Kemerdekaan bukanlah kesempatan bagi segelintir orang untuk mewarisi kekuasaan penjajah, melainkan jalan bagi seluruh bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri.
Pemikiran mengenai republik juga telah lama menjadi perhatian para filsuf dunia. Cicero memperkenalkan gagasan res publica sebagai urusan bersama yang menjadi kepentingan seluruh warga. Jean-Jacques Rousseau menempatkan kehendak rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan melalui gagasan kontrak sosial. Montesquieu mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan dibagi agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam pemikiran kontemporer, Philip Pettit menekankan bahwa republik harus menjamin kebebasan warga dari segala bentuk dominasi dan campur tangan kekuasaan yang tidak terkendali.
Seluruh pemikiran itu bertemu pada satu prinsip mendasar. Negara bukan kepunyaan orang yang sedang memerintah. Presiden, partai politik, keluarga pejabat, maupun kelompok pemilik modal tidak memiliki hak untuk memperlakukan republik sebagai milik pribadi. Kekuasaan hanyalah kepercayaan rakyat yang harus dijalankan dalam batas konstitusi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sayangnya, ketika menengok kehidupan demokrasi Indonesia saat ini, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Apakah republik masih benar-benar menjadi ruang bersama bagi seluruh warga negara, atau justru semakin menyerupai arena pertarungan kepentingan bagi mereka yang mempunyai kedekatan dengan pusat kekuasaan?
Pertanyaan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai sikap memusuhi pemerintah. Mengkritik kebijakan bukan berarti menolak pemerintahan yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan sesuka hati. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memimpin, tetapi rakyat mempunyai hak konstitusional untuk mengawasi dan mempertanyakan bagaimana kewenangan itu digunakan.
Sebab, keberhasilan demokrasi tidak cukup dibuktikan melalui pemilu yang terselenggara secara berkala, pergantian pejabat, atau keberadaan banyak partai politik di parlemen. Ukuran demokrasi yang sesungguhnya juga terlihat dari keberanian lembaga negara mengawasi kekuasaan, jaminan terhadap kebebasan berpendapat, serta kemampuan hukum memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga, termasuk mereka yang tidak mempunyai pengaruh politik.
Lord Acton pernah mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, terlebih ketika tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Peringatan ini tetap relevan bagi Indonesia. Ketika kekuasaan mulai alergi terhadap kritik, perbedaan pendapat dianggap sebagai gangguan, dan kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, demokrasi sedang menghadapi persoalan serius. Negara yang sehat bukan negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu menerima kritik tanpa harus menganggapnya sebagai ancaman.
Dinamika politik nasional belakangan ini memperlihatkan betapa pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban pejabat publik. Pada 10 November 2026, sejumlah media internasional memberitakan pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai keinginannya untuk mengundurkan diri di tengah kemungkinan penyelidikan parlemen atas persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya. Presiden Prabowo disebut mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur hukum. Tentu, pernyataan keinginan untuk mundur tidak dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah diterima atau berlaku. Namun, peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi jabatan publik harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah perkembangan itu, perhatian masyarakat juga tertuju pada penyelidikan dugaan penyadapan tanpa kewenangan yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Pemerintah diberitakan tengah mempertimbangkan penguatan pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan. Perkara tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui proses hukum. Akan tetapi, persoalan ini mengingatkan kita bahwa kewenangan negara dalam bidang keamanan tidak boleh berjalan tanpa batas. Negara memang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan privasi, kebebasan, dan hak-hak warga negara.
Dalam kajian demokrasi, Robert A. Dahl melalui karyanya Polyarchy menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan kompetisi politik yang terbuka. Demokrasi tidak boleh membatasi peran rakyat hanya sebagai pemilik suara ketika pemilihan umum berlangsung. Setelah pemilu selesai, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan keberatan, mengkritik kebijakan, dan menuntut pertanggungjawaban para pejabat yang telah mereka beri mandat.
Oleh karena itu, kebebasan sipil bukanlah unsur tambahan dalam demokrasi. Kebebasan tersebut justru menjadi salah satu penyangga utama agar kekuasaan tidak berkembang menjadi dominasi. Laporan Amnesty International Indonesia berjudul Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, mencatat sedikitnya 406 pembela hak asasi manusia mengalami serangan selama periode pemantauan 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Laporan yang sama juga mendokumentasikan ribuan orang yang mengalami penahanan dan kekerasan dalam rangkaian demonstrasi sepanjang 2025–2026. Catatan tersebut merupakan hasil pemantauan Amnesty dan sepatutnya menjadi perhatian serius bagi negara dalam mengevaluasi perlindungan hak asasi manusia.
Gambaran lain datang dari Freedom House melalui laporan Freedom in the World 2026. Indonesia ditempatkan dalam kategori Partly Free dengan perolehan skor 56 dari 100. Penilaian tersebut bukan satu-satunya tolok ukur untuk menilai keadaan demokrasi Indonesia. Namun, hasil itu layak dijadikan bahan perenungan mengenai kondisi kebebasan politik dan perlindungan hak-hak sipil di tanah air.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada boleh atau tidaknya pemerintah dikritik. Dalam sistem republik yang demokratis, kritik merupakan hak warga sekaligus instrumen pengawasan. Hal yang harus dijamin adalah kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa intimidasi, kepastian bahwa aparat bekerja berdasarkan hukum, serta independensi lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya.
Selain persoalan politik dan kebebasan sipil, kualitas sebuah republik juga dapat dilihat dari cara negara mengelola ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program besar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang dilaporkan telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Besarnya cakupan program memperlihatkan skala intervensi negara dalam bidang sosial. Namun, ukuran keberhasilan kebijakan publik tidak boleh berhenti pada banyaknya penerima atau besarnya anggaran yang terserap.
Setiap program yang menggunakan uang negara harus diuji berdasarkan manfaat dan kualitas pelaksanaannya. Ketepatan penerima, mutu pelayanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta efektivitas anggaran merupakan aspek yang tidak boleh dikesampingkan. Program yang memiliki tujuan baik sekalipun tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat.
Persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut menjadi salah satu contoh penting. Data Kementerian Kesehatan yang dikutip Associated Press pada September 2026 mencatat puluhan ribu orang terdampak dalam ratusan kejadian yang berkaitan dengan program tersebut sejak Januari 2025. Pemerintah juga telah mengambil tindakan terhadap sejumlah dapur yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Keadaan ini memberikan pelajaran bahwa kebijakan berskala nasional harus dibangun dengan sistem pengawasan yang kuat, bukan hanya dengan target pencapaian yang ambisius. Ketika ditemukan kekurangan, negara harus berani melakukan koreksi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Max Weber dalam Politik als Beruf atau Politik sebagai Panggilan memperkenalkan pentingnya etika tanggung jawab dalam kehidupan politik. Menurut pemikiran ini, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki niat baik atau mengumumkan kebijakan dengan tujuan yang mulia. Ia juga harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dari setiap keputusan yang diambil. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa sering sebuah program dipromosikan, tetapi oleh seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Prinsip pertanggungjawaban yang sama semestinya diterapkan dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan investasi. Maluku Utara, misalnya, menjadi salah satu wilayah strategis dalam perkembangan industri pertambangan dan pengolahan nikel nasional. Investasi di sektor ini membawa harapan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya dilihat melalui nilai investasi, angka produksi, maupun besarnya ekspor.
Ada pertanyaan lain yang jauh lebih mendasar. Sejauh mana masyarakat lokal menikmati manfaat pembangunan? Bagaimana kondisi pekerja di kawasan industri? Apakah lingkungan tetap terlindungi? Apakah hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup dihormati? Dan apakah warga memiliki saluran yang aman untuk menyampaikan keberatan ketika mengalami dampak dari aktivitas industri?
Berbagai laporan masyarakat sipil yang terbit pada November 2026 kembali menyoroti persoalan sosial dan lingkungan akibat perkembangan industri nikel di Halmahera. Di sisi lain, audit tata kelola terhadap lima perusahaan nikel di Maluku Utara yang dilakukan SETARA Institute bersama SIGI mencatat sejumlah kemajuan dalam kebijakan perusahaan, keselamatan kerja, dan program pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, audit tersebut juga mengidentifikasi sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait konsistensi pelaksanaan, keterbukaan informasi, pengukuran dampak, akuntabilitas, dan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
Pembangunan dan investasi tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang berlawanan dengan kesejahteraan masyarakat. Keduanya justru harus saling menguatkan. Investasi yang berkualitas membutuhkan kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, lingkungan yang berkelanjutan, serta masyarakat yang memperoleh manfaat secara adil. Pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna sosialnya apabila hanya terlihat dalam laporan statistik, sementara masyarakat di sekitar kawasan industri merasa ruang hidupnya terancam dan suaranya tidak memperoleh tempat dalam pengambilan keputusan.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika investasi membutuhkan kemudahan perizinan. Negara juga harus berdiri di hadapan masyarakat ketika hak-hak mereka membutuhkan perlindungan. Sebab, pembangunan yang mengabaikan warga bukanlah kemajuan yang utuh, melainkan pertumbuhan yang menyisakan persoalan keadilan.
Pada titik inilah republik harus kembali dipahami sebagai rumah bersama. Kehadirannya tidak cukup diwakili oleh pidato pejabat, seremoni kenegaraan, atau perayaan kemerdekaan setiap tahun. Makna republik harus dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik yang layak, pendidikan yang terjangkau, perlindungan hukum yang setara, lingkungan yang sehat, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi semua orang.
Persoalan bangsa ini sesungguhnya tidak berhenti pada siapa yang sedang menduduki kursi pemerintahan. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan digunakan dan kepada siapa kepentingan negara diarahkan. Pemerintahan dapat berubah, koalisi politik dapat bergeser, dan pejabat bisa silih berganti. Namun, tanggung jawab konstitusional harus tetap melekat pada siapa pun yang menerima mandat rakyat.
Oligarki, politik dinasti, konflik kepentingan, serta pemusatan pengaruh ekonomi dan politik merupakan persoalan yang harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan mekanisme hukum. Tuduhan tidak boleh menggantikan pembuktian. Namun, demokrasi juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan bahwa sumber daya negara dan proses pengambilan kebijakan hanya dapat diakses oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi maupun kedekatan politik. Dalam republik, kesempatan untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tidak boleh bergantung pada hubungan seseorang dengan lingkaran kekuasaan.
Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut bukan sekadar rumusan hukum yang tercantum dalam dokumen negara. Ia merupakan batas moral dan politik bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Tidak ada jabatan yang dapat ditempatkan di atas konstitusi. Tidak ada kepentingan kelompok yang boleh mengalahkan kepentingan umum. Dan tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan dapat membebaskan dirinya dari kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan kepada rakyat.
Karena itu, menguji kekuasaan bukan berarti melemahkan negara. Justru pengawasan, kritik, dan keterbukaan merupakan cara untuk menjaga agar negara tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya. Kritik tidak semestinya dianggap sebagai penghalang pembangunan. Pengawasan bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Kebebasan berpendapat juga tidak boleh dicurigai sebagai ancaman terhadap stabilitas. Semua itu merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan negara memperbaiki kesalahan sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Sebutan Republik Tanpa Rasa Malu bukanlah tuduhan bahwa seluruh penyelenggara negara telah kehilangan moralitas. Ia merupakan kritik sekaligus pertanyaan etis yang harus dijawab oleh siapa pun yang memegang jabatan publik. Masihkah ada keberanian untuk mengakui kekeliruan? Masihkah tersedia ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik? Apakah hukum benar-benar dihormati tanpa memandang kedudukan dan kepentingan? Dan apakah kepentingan rakyat tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan negara?
Dalam kehidupan bernegara, rasa malu bukanlah kelemahan. Ia merupakan bagian dari kesadaran moral dan tanggung jawab publik. Seorang pejabat semestinya merasa malu apabila anggaran rakyat dikelola tanpa keterbukaan, pelayanan publik dibiarkan buruk, kritik masyarakat dibalas dengan intimidasi, atau pembangunan mengorbankan hak warga yang seharusnya dilindungi. Rasa malu semacam itulah yang dapat menjaga kekuasaan agar tidak kehilangan nurani.
Indonesia tidak kekurangan pidato tentang rakyat, pembangunan, dan masa depan bangsa. Yang dibutuhkan adalah penyelenggara negara yang bersedia membuktikan setiap janji melalui tindakan nyata. Pemimpin harus siap diawasi, kebijakan harus terbuka untuk dievaluasi, dan pejabat harus bersedia dimintai pertanggungjawaban. Jabatan publik bukan fasilitas untuk menikmati keistimewaan, melainkan amanah yang menuntut pengabdian.
Pada akhirnya, sebuah republik tidak hanya kehilangan arah ketika pemerintahannya mengalami kegagalan. Republik juga kehilangan makna ketika para pemegang kekuasaan mulai menganggap jabatan sebagai tujuan, sementara rakyat hanya ditempatkan sebagai alasan untuk membenarkan setiap keputusan. Ketika kepentingan masyarakat tersisih oleh kepentingan elite, ketika kritik kehilangan ruang, dan ketika pertanggungjawaban dianggap sebagai ancaman, maka cita-cita republik sedang menghadapi ujian yang sesungguhnya.
Republik tidak didirikan agar segelintir orang dapat berkuasa atas nama seluruh rakyat. Republik dibangun agar setiap warga memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama di hadapan negara.
Republik adalah milik rakyat, bukan milik mereka yang sedang berkuasa. Kekuasaan merupakan mandat, bukan warisan. Dan tidak seorang pun boleh merasa lebih tinggi daripada konstitusi serta amanah yang dipercayakan kepadanya.
