YAKUSA.ID — Polres Sampang menangkap seorang pria berinisial IN (52), yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
Tersangka yang tercatat sebagai residivis kasus serupa itu ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Malang.
Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.
IN merupakan warga Kecamatan Dampit yang diduga berperan sebagai agen perekrutan tenaga kerja untuk wilayah Timur Tengah.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial UH (35), warga Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang.
Korban diduga direkrut dengan iming-iming pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi dengan gaji Rp6 juta per bulan.
Dalam proses pemberangkatan, korban diarahkan mengurus paspor ziarah di Kantor Imigrasi Pamekasan. Setelah itu, korban dibawa ke Jakarta dan ditampung di sebuah apartemen di Bekasi sebelum diterbangkan ke Arab Saudi bersama tiga orang lainnya.
Namun, setibanya di negara tujuan, korban justru diduga mengalami pelecehan dan kekerasan fisik serta tidak menerima gaji sebagaimana dijanjikan. Korban akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia pada November 2026.
Dari hasil penyidikan, polisi juga mengidentifikasi sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam proses pemberangkatan korban.
Mereka masing-masing berinisial H dan A yang diduga mengawal pengurusan paspor serta L yang menerima korban di apartemen di Bekasi.
Keterlibatan ketiga orang tersebut masih dalam pengembangan penyidikan.
Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor, satu pak kartu nama jasa pemberangkatan TKI, satu bendel formulir pendaftaran dan izin suami atau istri untuk pemberangkatan tenaga kerja, serta dokumen agen pemberangkatan TKI/TKW tujuan Timur Tengah.
Atas perkara tersebut, IN disangkakan Pasal 455 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Polres Sampang menyatakan masih mengembangkan perkara tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.






