YAKUSA.ID — Polres Sampang mengungkap dua perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual melalui praktik prostitusi daring. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan dua perempuan asal Surabaya berinisial CH (25) dan E (39) sebagai tersangka.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan, kedua perkara tersebut melibatkan korban perempuan berinisial RS (34) dan L (30). Pengungkapan itu merupakan bagian dari penanganan kasus TPPO melalui program Quick Win 8.2 dan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

Dalam perkara yang melibatkan tersangka E, polisi melakukan penangkapan di sebuah kamar kos di Jalan Banyuasri, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 WIB.

E merupakan perempuan berusia 39 tahun, warga Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Sementara korban berinisial L (30) juga berasal dari wilayah yang sama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi percakapan dengan tarif Rp500 ribu untuk layanan dua perempuan, masing-masing satu kali.

Dari aktivitas tersebut, E memperoleh keuntungan Rp50 ribu apabila berhasil menawarkan perempuan lain kepada pelanggan. Sementara jika melayani pelanggan sendiri, tersangka mendapatkan Rp250 ribu.

Kepada penyidik, E mengaku telah menjalankan aktivitas tersebut selama sekitar dua bulan di Sampang. Sebelumnya, ia mengaku beroperasi di Surabaya selama kurang lebih satu tahun dengan alasan desakan ekonomi.

Dalam penangkapan E, polisi menyita satu unit telepon seluler Oppo Reno 11 warna rose gold, uang tunai Rp500 ribu, dua kotak kondom merek Sutra, satu buah tisu, serta dua lembar seprai warna oranye.

Sementara itu, tersangka CH (25) merupakan perempuan asal Kecamatan Semampir, Surabaya. Dalam rekapitulasi Polres Sampang, CH tercatat sebagai tersangka dalam perkara prostitusi dengan korban RS (34), perempuan asal Bangkalan yang berdomisili di Kecamatan Pakal, Surabaya.

AKBP Anang Hardiyanto menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan upaya pemulihan korban.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), kepolisian berupaya membantu korban dan keluarganya memperoleh pekerjaan yang layak agar tidak kembali terjerat praktik eksploitasi akibat faktor ekonomi.