YAKUSA.ID – Kuasa hukum Haji Bulla, Sulaisi Abdurrazaq, mendesak aparat penegak hukum memberikan kepastian terkait penanganan kasus penyitaan 917 bal rokok Marbol KW.
Ia menilai penanganan perkara tersebut harus transparan dan tidak berhenti pada penyitaan barang, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik produksi dan peredaran rokok tersebut.
Sulaisi menyebut kehadiran anak-anak muda yang mengawal kasus itu sebagai vitamin bagi penegak hukum yang dinilainya sedang lemah dalam menangani perkara tersebut.
“Anak-anak muda ini adalah vitamin bagi penegak hukum yang saat ini sedang loyo dalam menangani penegakan hukum terkait penyitaan 917 pal rokok KW bermerek Marbol,” ujarnya di Kantor Bea Cukai Madura, Rabu (18/11/2026) siang.
Sulaisi mengatakan, setidaknya ada empat hal yang harus mendapatkan kepastian dalam penanganan kasus tersebut. Pertama, kepastian mengenai perkembangan dan kelanjutan penanganan perkara. Kedua, kejelasan apakah sudah ada penetapan tersangka atau belum, termasuk kapan penetapan tersebut dilakukan.
Ketiga, pihaknya meminta agar nama-nama orang yang terindikasi terlibat diungkap berdasarkan keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan oleh tim. Keempat, apabila tersangka telah teridentifikasi, aparat diminta menelusuri pihak yang mendanai produksi rokok ilegal, pemilik mesin produksi, hingga aktor lain yang berada di balik kegiatan tersebut.
“Kalau ternyata sudah jelas ada tersangka, maka wajib dikejar siapa saja yang membiayai produksi rokok ilegal ini. Siapa yang punya mesinnya, kita pastikan ini wajib disita. Siapa di belakang mereka ini?” tegasnya.
Sulaisi juga menyoroti persoalan perizinan usaha rokok yang menurutnya menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang berupaya menjalankan bisnis secara legal. Ia mengklaim terdapat pelaku usaha yang telah mengurus merek, logo, dan perizinan, tetapi belum mendapatkan kepastian dari Bea dan Cukai.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan birokrasi terhadap masyarakat yang berupaya menjalankan usaha secara legal dan memperbaiki perekonomian.
“Kenapa orang-orang di Pamekasan yang berusaha berbisnis, mereka sudah mengurus mereknya, logonya, izinnya, tetapi tidak dikeluarkan juga oleh Bea Cukai. Lalu dikatakan itu rokok ilegal. Yang berusaha mengurus izinnya dianggap keliru,” katanya.
Ia menilai, proses birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan izin usaha, sementara pelaku usaha telah berupaya memenuhi persyaratan, merupakan bentuk ketidakadilan. Sulaisi bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai kejahatan birokrasi.
“Bagi kami ini adalah kejahatan birokrasi. Berbelit-belit urusan izin, padahal produksinya sudah ada, proses pengesahannya sudah ada, mereknya sudah diurus, logonya sudah diurus. Itu itikad baik, tetapi sampai saat ini tidak jelas kepastiannya,” ujarnya.
Sulaisi menegaskan, pihaknya bersama massa akan terus mengawal penanganan perkara penyitaan rokok Marbol KW tersebut. Ia menyatakan massa tidak akan membubarkan diri sebelum memperoleh kepastian mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita tidak akan bubar kalau tidak ada kepastian berkaitan dengan penanganan hukum ini,” katanya.






