YAKUSA.ID — Tanah Kas Desa bukan tanah pribadi kepala desa.
Namun, pengelolaan tambak garam di atas aset Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, kini dipersoalkan.
Hasil pengelolaan diduga mencapai Rp1 miliar per tahun atau sekitar Rp5 miliar selama lima tahun, tetapi dicurigai tidak pernah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
Dugaan itu menyeret Subahnan, Kepala Desa Majungan yang menjabat sejak 2022.
Samsul Muarif, warga Desa Majungan, resmi mengadukan dugaan penyimpangan tersebut kepada Polres Pamekasan melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia. Kamis 19 November 2026.
Objek yang dipersoalkan adalah Tanah Kas Desa berupa lahan tambak garam yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintahan Desa Majungan.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang menggarap tambak dan berapa keuntungan, namun, ke mana uang hasil pengelolaan aset desa itu mengalir?
Pengadu menduga hasil pengelolaan tambak garam sejak 2022 hingga 2026 tidak pernah disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD).
Jika dugaan ini terbukti, publik berhak mengetahui siapa yang menikmati uang tersebut dan atas dasar hukum apa penguasaan itu dilakukan.
Tim Kuasa hukum Samsul Muarif, Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., selaku tim advokat YLBH Taretan Legal Justitia, meminta Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Pamekasan menelusuri aliran dana, membuka catatan keuangan desa, serta mengaudit seluruh penerimaan dari pemanfaatan tambak garam tersebut.
“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian pokok sikap tim kuasa hukum kepada awak media. Kamis, 19 November 2026.
Tim advokat juga meminta Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset tersebut.
Dugaan uang miliaran rupiah dari pemanfaatan aset desa yang tidak masuk ke kas desa merupakan alarm serius bagi penegakan hukum.
Jika benar ada uang desa yang mengalir ke kantong pribadi, hukum tidak boleh berhenti di pagar balai desa.






