YAKUSA.ID – DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur mendorong agar perangkat daerah fokus pada hasil outcome masyarakat .
Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 pada Kamis 30 April 2026.
Ketua Pansus LKPJ, H. Hosnan, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan secara mendalam melalui serangkaian rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat objektif dan konstruktif.
“Masih ditemukan perangkat daerah yang lebih berorientasi pada kegiatan administratif, belum sepenuhnya pada hasil atau outcome yang dirasakan masyarakat,” ujarnya, menegaskan.
Dari hasil pembahasan tersebut, kata dia, secara umum pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2025 dinilai telah berjalan ke arah yang cukup baik.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut.
Ia mengungkapkan bahwa masih ditemukan perangkat daerah yang cenderung berfokus pada kegiatan administratif, dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil atau dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Laporan Pansus, menurutnya, akan menjadi dasar bagi DPRD dalam merumuskan rekomendasi kepada kepala daerah guna mendorong perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Ia menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegasnya.
DPRD, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada penilaian capaian kinerja, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan di masa mendatang.
Sekedar informasi, rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD.(Hn/Sib)
