YAKUSA.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif” di Aula Pendopo Budaya, Pamekasan, Kamis (16/05).
Forum tersebut membahas fenomena banyaknya jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), sekaligus menjadi ruang dialog untuk mencari solusi dalam penguatan tata kelola birokrasi.
Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam mengatakan diskusi itu merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara objektif dan konstruktif.
“Kami ingin menghadirkan ruang diskusi yang sehat agar berbagai pihak dapat menyampaikan pandangan mengenai kondisi birokrasi di Pamekasan. Forum ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar, tetapi mencari solusi bersama,” katanya.
Menurut dia, keberadaan pejabat Plt merupakan mekanisme yang sah dalam masa transisi. Namun, jabatan definitif tetap dibutuhkan agar organisasi memiliki kepastian kepemimpinan dalam menjalankan program dan mengambil keputusan strategis sesuai kewenangannya.
FGD menghadirkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan sebagai narasumber.
Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan Ongky Arista UA dengan menghadirkan perspektif pemerintah, legislatif, dan akademisi terkait tata kelola birokrasi di daerah.
Selain dihadiri pengurus dan anggota PWI, kegiatan tersebut juga diikuti insan pers, akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Melalui forum tersebut, PWI Pamekasan berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
