JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pemerkosaan yang dilaporkan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) dan menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.

Hj. Ansari menegaskan, jabatan yang melekat pada seseorang tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum. Setiap laporan dugaan tindak pidana harus ditangani secara profesional tanpa membedakan kedudukan pihak yang dilaporkan.

“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta kepolisian memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan. Di saat yang sama, hak-hak korban harus dilindungi, termasuk kerahasiaan identitas, keamanan, serta pendampingan psikologis.

Menurut Hj. Ansari, korban tidak boleh menghadapi tekanan atau intimidasi ketika menempuh jalur hukum. Perlindungan negara diperlukan agar korban dapat menjalani proses hukum tanpa rasa takut.

Ia mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan.

“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” katanya.

Kasus ini mencuat setelah RWM melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Yosef Lede. Penanganan perkara tersebut tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada RWM. Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyampaikan kondisi korban yang sebelumnya mengalami trauma berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.

Hj. Ansari berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara tersebut secara tuntas dan memastikan keadilan bagi korban.

“Yang harus dilindungi adalah korban dan hak-haknya. Sementara siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkannya melalui proses hukum yang adil,” tegasnya.