YAKUSA.ID – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan setelah seorang pasien peserta BPJS Kesehatan berinisial MS tidak mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Islam (RSI), Senin 16 November 2026.
Pasien tersebut datang bersama suaminya, AA, untuk meminta rujukan karena mengalami keluhan kesehatan yang telah berlangsung cukup lama. Namun, pihak Puskesmas memberikan obat dan meminta pasien menjalani evaluasi selama maksimal tiga hari sebelum mempertimbangkan rujukan.
Keputusan tersebut menuai keberatan dari keluarga pasien. AA mempertanyakan alasan medis yang mendasari penundaan rujukan, termasuk tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium yang menurut keluarga diperlukan untuk mendukung diagnosis.
“Kalau memang istri saya belum bisa dirujuk, jelaskan apa alasan medisnya. Jangan sampai kami harus menunggu kondisi istri semakin parah baru mendapatkan penanganan yang semestinya,” kata AA.
Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Legung, Adi Mulyono, membenarkan bahwa rujukan terhadap MS belum diberikan.
Adi menjelaskan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus mengutamakan penanganan kasus nonspesialistik sesuai ketentuan BPJS Kesehatan. Menurut dia, keputusan rujukan juga berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja Puskesmas.
“Puskesmas tidak boleh merujuk pasien dengan kasus yang tidak spesialistik. Ini aturan BPJS. Setiap tahunnya saya dievaluasi. Kalau penilaian saya jelek dan melanggar banyak aturan, Puskesmas juga akan berisiko,” ujar Adi.
Ia menambahkan, pembatasan rujukan terhadap kasus yang masih dapat ditangani di tingkat Puskesmas berkaitan dengan pengendalian pembiayaan pelayanan kesehatan.
Adi juga menyebut pasien perlu menjalani pengobatan terlebih dahulu. Apabila setelah satu hingga tiga hari pengobatan kondisi pasien tidak membaik, Puskesmas akan melakukan evaluasi untuk mempertimbangkan rujukan.
Terkait pengawasan terhadap keputusan dokter pemeriksa, Adi mengaku tidak ingin melakukan intervensi karena khawatir mengganggu profesionalitas dokter.
Ia bahkan mengungkapkan kekhawatiran dokter akan tersinggung apabila keputusan rujukan terlalu banyak dipersoalkan.
“Kaula mau mengintervensi dokter, kaula tidak profesional. Yang berikutnya takut dokter, ‘Ya sudah Pak saya rujuk semua nanti.’ Takut mengambek,” tuturnya.
Kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan rujukan dan pengawasan pelayanan pasien BPJS di Puskesmas Legung.
Sesuai ketentuan pelayanan kesehatan, keputusan rujukan harus mempertimbangkan kebutuhan medis pasien, kompetensi tenaga kesehatan, serta kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu, alasan penundaan rujukan perlu didukung hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis yang dapat dijelaskan kepada pasien.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan BPJS Kesehatan diharapkan melakukan evaluasi terhadap kasus tersebut, termasuk memeriksa rekam medis, hasil pemeriksaan, pertimbangan dokter, serta alasan belum diterbitkannya surat rujukan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan tambahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep maupun BPJS Kesehatan mengenai kasus tersebut.
Redaksi Yakusa.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Puskesmas Legung, dokter pemeriksa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, serta BPJS Kesehatan.






