YAKUSA.ID – Seminar bertajuk “Poligami Anggaran dan Etika”, jadi panggung kritik terhadap tata kelola Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dinilai semakin jauh dari semangat transparansi, Selasa (24/02).
Forum diskusi yang berlangsung di Azana Hotel Pamekasan itu menyoroti kinerja Pemkab Pamekasan yang tidak sepenuhnya berpijak pada RPJMD. Diskusi itu juga dihadiri Bupati Pamekasan Kholilurrahman, perwakilan OPD, serta unsur Kejaksaan Negeri Pamekasan, Polres Pamekasan, dan Kodim 0826 Pamekasan
Ketua Barisan Masyarakat Merdeka (BMM), Suja’i, mengungkapkan RPJMD hanya jadi dokumen formalitas, sementara praktik anggaran berjalan dengan logika lain.
Kata Suja’i, pemblokiran ribuan peserta BPJS, kondisi infrastruktur yang memaksa warga melakukan perbaikan jalan secara swadaya, serta birokrasi yang dinilai belum menunjukkan wajah profesional, menjadi catatan serius potret buruknya kinerja Pemkab Pamekasan.
Sujai juga menyebut jika Istilah “poligami anggaran” yang diusung dalam seminar bukan tanpa alasan. Mulai dari indikasi anggaran ‘bercabang kepentingan’, seolah lebih setia pada kelompok tertentu ketimbang kebutuhan publik, hingga dugaan intervensi dalam proyek dan mutasi jabatan di sejumlah OPD disebut sebagai gejala yang tidak bisa dianggap angin lalu.
“Kalau mutasi jabatan dan proyek bisa diatur di luar mekanisme yang semestinya, itu bukan sekadar pelanggaran etika, tapi ancaman terhadap integritas pemerintahan,” kata Suja’i.
Ia bahkan mengungkap adanya informasi dugaan pengaturan sejak tahap awal penyusunan anggaran. Jika benar, praktik tersebut menunjukkan persoalan bukan lagi di hilir, melainkan sudah mengakar di hulu perencanaan.
Yang lebih memprihatinkan, forum itu juga menyinggung dugaan permintaan fee dalam pengisian jabatan strategis. Disebutkan ada pengakuan dari seorang ASN yang dimintai imbalan untuk menduduki posisi tertentu.
Bagi BMM, isu tersebut bukan gosip birokrasi, melainkan alarm keras tentang kemungkinan rusaknya sistem merit di lingkungan Pemkab.
BMM mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menunggu laporan formal semata, tetapi proaktif menelaah informasi yang telah mencuat di ruang publik.
Seminar itu disebut sebagai langkah awal, dan akan dilanjutkan dengan FGD tematik untuk membedah persoalan secara lebih detail.
“Kalau Pemkab merasa semua sudah berjalan baik, maka forum-forum seperti ini tak perlu dianggap ancaman. Justru inilah cermin. Pemerintahan yang bersih tidak alergi kritik,” pungkas Suja’i. (Sib/San)
