Oleh: Mahmud Anta
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir dalam kondisi umat Islam dan mahasiswa yang pada masa itu belum memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, serta berada dalam situasi politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang penuh gejolak. Pendirian HMI oleh Lafran Pane bersama empat belas mahasiswa lainnya bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.
Sejak berdiri pada 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan oleh para mahasiswa tingkat I Sekolah Tinggi Islam (STI)—kini Universitas Islam Indonesia—dengan Lafran Pane sebagai penggagas utama, merupakan organisasi mahasiswa Islam yang independen. HMI hadir tanpa campur tangan pihak luar mana pun dan lahir dari inisiatif mahasiswa sendiri. Menurut catatan sejarah, HMI lahir di ruang kuliah di tengah semangat kebangsaan yang tinggi. Konfigurasi politik, sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan kebudayaan pada masa itu turut mematangkan kelahiran serta keberadaan HMI di tengah bangsa.
HMI menandai kehadirannya dalam dinamika kebangsaan melalui perjalanan yang panjang dan tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Salah satu prestasi penting dari proses perkaderan HMI adalah tersebarnya kader-kader terbaik pada spektrum pengabdian yang luas, baik di birokrasi pemerintahan, akademisi, politik, kewirausahaan, profesi, hingga militer. Hal ini menjadi bukti bahwa produk perkaderan HMI masih relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman modern. Bagi HMI, proses perkaderan merupakan upaya internalisasi nilai-nilai dasar—keislaman, kebangsaan, kemahasiswaan, dan keintelektualan—dalam diri seorang kader.
Pada peringatan 50 tahun HMI, Presiden Republik Indonesia saat itu, H.M. Soeharto, menyampaikan bahwa HMI merupakan salah satu organisasi yang lahir dari kandungan kancah perang dan revolusi. HMI lahir di tengah perjuangan bangsa yang sedang bergolak mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara.
Jika dilihat dari latar belakang kelahirannya, HMI oleh para pendirinya diharapkan mampu melahirkan kader-kader bangsa yang berkarakter santri-intelektual atau intelektual-santri. Meskipun dikotomi tersebut kurang tepat, setidaknya hal itu menggambarkan harapan agar kader HMI memiliki penguasaan dan pemahaman agama yang kuat sekaligus kedalaman ilmu pengetahuan. Dengan bekal tersebut, kader HMI diharapkan tanggap terhadap persoalan umat dan bangsa serta mampu berperan aktif dalam mencari solusi bersama.
Secara historis, HMI adalah organisasi perjuangan. Sejak awal, ia tumbuh sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kader umat dan bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam sambutan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada Dies Natalis pertama HMI di Yogyakarta tahun 1948, yang secara tegas menyatakan bahwa HMI hendaknya menjadi “harapan masyarakat Indonesia”.
Di tengah pusaran zaman yang bergerak begitu cepat, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kita dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang besar untuk terus memanifestasikan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan dalam realitas baru yang serba digital. Era digital membuka ruang tanpa batas; informasi mengalir deras, gagasan bersilangan cepat, dan eksistensi seseorang tidak lagi hanya diukur dari kehadirannya di ruang fisik, tetapi juga dari kontribusinya di ruang maya. Di sinilah peran kader HMI diuji: mampukah kita menjadi pelopor dalam menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin melalui platform-platform digital?
Independensi kader Himpunan Mahasiswa Islam nyaris terlupakan dan tergerus oleh politik praktis. Padahal, independensi merupakan bekal utama untuk berperan aktif di era digitalisasi saat ini. Hal ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam Konstitusi HMI Pasal 6 yang menyatakan bahwa “HMI adalah organisasi yang bersifat independen”. Sifat dan watak independen HMI merupakan hak asasi yang paling mendasar. Ketika organisasi lain telah bergerak maju merespons tantangan zaman, HMI justru masih berkutat pada persoalan internal yang carut-marut. Perlu ditegaskan bahwa HMI bukan milik kelompok tertentu. HMI adalah milik seluruh kader, diikhtiarkan sebagai wadah pembentukan cendekiawan Muslim yang andal dan mampu menembus zamannya. HMI harus kembali pada khittah perjuangan: lebih berkarakter, lebih kreatif, dan lebih terpandang.
Memasuki usia 79 tahun, Himpunan Mahasiswa Islam tidak lagi berada pada fase romantisme sejarah, melainkan pada fase pertanggungjawaban ideologis. Milad ke-79 harus dimaknai sebagai momentum muhasabah yang jujur dan bahkan menyakitkan: apakah HMI hari ini masih layak menyebut dirinya sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, atau justru telah bertransformasi menjadi organisasi rutinitas yang miskin gagasan dan tumpul keberpihakan.
Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI secara tegas menempatkan tauhid sebagai fondasi utama gerakan. Namun, realitas kader hari ini menunjukkan paradoks. Tauhid kerap berhenti sebagai slogan, bukan sebagai kesadaran ideologis yang melahirkan keberanian moral. Banyak kader kehilangan daya kritis, bersikap kompromistis terhadap ketidakadilan, bahkan rela menundukkan idealisme demi kepentingan pragmatis. Ini merupakan bentuk krisis tauhid dalam praksis, ketika loyalitas lebih kuat kepada figur, kelompok, atau kekuasaan daripada kepada kebenaran.
Dalam aspek kemanusiaan dan keadilan sosial, NDP menegaskan keberpihakan HMI kepada kaum tertindas. Ironisnya, tidak sedikit kader HMI yang justru abai terhadap persoalan riil rakyat. Mereka sibuk dengan konflik internal, perebutan posisi struktural, dan simbol-simbol eksklusivitas organisasi. HMI terancam kehilangan sensitivitas sosialnya. Padahal, tanpa keberpihakan pada kemanusiaan, HMI hanya akan menjadi klub intelektual elitis yang tercerabut dari denyut kehidupan umat dan bangsa.
Krisis independensi kader menjadi catatan paling serius dalam refleksi Milad ke-79 ini. NDP menuntut kebebasan berpikir dan keberanian bersikap sebagai ciri insan akademis. Namun, hari ini independensi kader kerap dikorbankan demi afiliasi politik praktis dan kepentingan jangka pendek. Kader HMI terlalu mudah ditarik menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis. Kondisi ini merupakan pengkhianatan terhadap khittah perjuangan dan sekaligus pelemahan fungsi historis HMI sebagai kekuatan moral (moral force).
Dalam konteks keilmuan, NDP menempatkan ilmu sebagai alat pembebasan. Sayangnya, tradisi intelektual di tubuh HMI mengalami stagnasi. Diskusi kehilangan kedalaman, minat membaca kader menurun, dan budaya berpikir kritis tergantikan oleh retorika kosong. HMI terancam melahirkan kader yang fasih berbicara tetapi miskin argumen, aktif berorganisasi tetapi lemah secara konseptual. Jika kondisi ini terus dibiarkan, HMI akan gagal melahirkan insan cita yang utuh: beriman, berilmu, dan beramal.
Milad HMI ke-79 harus menjadi titik balik. Kader HMI mesti berani melakukan otokritik secara radikal dengan kembali menjadikan NDP sebagai kompas ideologis, bukan sekadar materi pengkaderan formal. HMI harus kembali melahirkan kader yang independen, berpihak pada keadilan, tajam secara intelektual, dan kokoh secara moral. Tanpa keberanian untuk mengoreksi diri, HMI bukan hanya kehilangan masa depan, tetapi juga mengkhianati sejarah perjuangannya sendiri.
Selama ketidakadilan masih menjadi wajah bangsa, selama umat masih membutuhkan pencerahan, dan selama nilai-nilai keislaman belum sepenuhnya menjadi kekuatan pembebas, maka HMI—jika setia pada NDP dan khittah perjuangannya—tidak memiliki pilihan lain selain tetap berdiri di barisan perjuangan.
