YAKUSA.ID – Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman buka suara usai pertemuan tertutup antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Dalam konferensi pers di Pendopo Pringgitan Ronggosukowati, Kamis (28/5/2026), dia menegaskan jika agenda tersebut bukan penindakan ataupun operasi tangkap tangan, melainkan kegiatan pembinaan bagi jajaran pemerintahan daerah.
“Saya minta maaf, bukan maksud menutup diri. Memang ada permintaan khusus dari KPK agar kegiatan tidak dibuka ke publik,” ujar Kholilurrahman di hadapan awak media.
Menurutnya, pertemuan bersama KPK melibatkan unsur eksekutif, legislatif, dan sejumlah instansi terkait. Pembahasan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan agar berjalan sesuai aturan serta terhindar dari potensi penyimpangan.
“Tujuan utamanya adalah pembinaan bagi semuanya, baik eksekutif maupun legislatif, bersama kelompok kerja. Secara garis besar tidak ada yang khusus. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.
Dalam agenda tersebut, KPK juga meminta masukan langsung dari sejumlah pejabat yang hadir. Kholilurrahman menyebut hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD selama ini berjalan baik dan diharapkan semakin memperkuat semangat pemberantasan korupsi di Pamekasan.
“Alhamdulillah, saya menjabat bersama kawan-kawan hasil pemilihan yang lengkap, termasuk dengan DPRD. Harapannya, kita memiliki satu semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembinaan dari KPK menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bahkan, hal-hal administratif yang dinilai kecil pun menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Ada temuan, tapi sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya surat yang kami keluarkan isinya sama, materinya sama, hanya alamatnya yang berbeda. Hal-hal seperti inilah yang diminta untuk dihindari,” katanya.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan program berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.
Kholilurrahman turut menanggapi kabar yang beredar di luar terkait dirinya disebut dibawa oleh KPK. Ia membantah informasi tersebut dan menilai pemberitaan yang muncul terkesan berlebihan.
“Di luar ada berita yang agak ekstrem, menyebut Bupati dibawa oleh KPK. Saya tegaskan, jika ada hal yang belum jelas, silakan koordinasi langsung dengan saya,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya dikomunikasikan secara langsung agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Melalui pembinaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
