Oleh: Moh. Helmi: Pegiat Literasi
Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pada 1 Juli 2025, ini merupakan refleksitas terhadap bangsa Indonesia yang perlu didaur ulang kembali.
Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat membimbing perjalanan bangsa.
Dalam konteks ini, pemikiran Tan Malaka dan konsep Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika) menjadi relevan untuk membahas bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif dalam membangun demokrasi di era 2025.
Pancasila lahir dari hasil pemikiran para pendiri bangsa yang berupaya merangkul berbagai latar belakang dan ideologi di Indonesia.
Tan Malaka, sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, memiliki pandangan yang progresif mengenai demokrasi dan keadilan sosial.
Dalam karya-karyanya, Tan Malaka menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses politik serta perlunya sistem yang adil dan merata.
Tan Malaka berpendapat bahwa demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan cara berpikir dan bersikap.
Melalui Madilog, ia menawarkan pendekatan kritis terhadap berbagai masalah sosial dan politik, sehingga masyarakat mampu mengevaluasi dan menganalisis kondisi mereka secara objektif.
Setidaknya perjuangan memang harus dilaksakan secara maksimal tanpa beban dan berjuang memang harus 100 persen.
Autobiografinya diberi judul “Dari Penjara ke Penjara” menggambarkan hubungan antara cita-cita Merdeka Seratus Persen dan fakta dirinya dipenjara.
Kata Tan Malaka, “Barangsiapa yang menghendaki kemerdekaan buat umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri sendiri. Siapa ingin merdeka harus bersedia dipenjara.”
Dari kata-kata tersebut kemerdekaan adalah hak asasi dan tidak ada yang boleh merampasnya bahkan peremerintah itu sendiri. Merdeka itu sejak lahir dan harus dilakukan maksimal tanpa penindasan.
Salah satu magnus opus Tan Malaka adalah buku Madilog. Karena bobotnya yang tinggi, buku ini termasuk dalam daftar 100 buku yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap gagasan kebangsaan versi Majalah Tempo.
Di dalam buku ini termuat gagasan filsafat yang dianut Tan Malaka sebagai tokoh komunis dan pejuang kemerdekaan Indonesia.
Sebagai tokoh komunis, Tan Malaka mengunggulkan materi daripada roh yang sering menjadi karakter berpikir ketimuran (sebab memang Tan Malaka sendiri mengakui bahwa Madilog adalah pusaka yang ia terima dari Barat).
Pada bagian awal uraian Madilog, ia secara terang-terangan mengeritik logika mistika yang menjadi karakter berpikir masyarakat Indonesia saat itu.
Baginya, logika mistika telah mengukung pikiran rakyat Indonesia sehingga mereka menjadi pasif dan karena itu tidak mau berjuang untuk kemerdekaan.
Dari sebab itu, Tan Malaka memberikan Madilog sebagai jalan untuk mengubah mindset bangsa demi menggapai kemerdekaan Seratus Persen.
Madilog: Kerangka Pemikiran Tan Malaka
Madilog merupakan sebuah karya monumental yang ditulis oleh Tan Malaka, yang memberikan fondasi kuat bagi pengembangan pemikiran kritis dan analitis di Indonesia.
Karya ini bukan sekadar teori, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk memahami dan menganalisis realitas sosial serta politik yang kompleks.
Dalam konteks ini, tiga elemen utama yang diusung oleh Tan Malaka, materialisme, dialektika, dan logika, menjadi kunci untuk mendorong individu dan masyarakat memahami kondisi kehidupan mereka secara lebih mendalam dan kritis.
Materialisme menjadi poin utama dari konsep madilog. Tan Malaka menekankan bahwa pemahaman terhadap kondisi material sangat penting dalam membentuk kesadaran sosial.
Materialisme, dalam pandangannya, bukan hanya sekadar tentang materi fisik, tetapi juga tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi dan sosial mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat.
Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa kebijakan publik harus berfokus pada kesejahteraan rakyat dan akses terhadap sumber daya yang adil.
Tan Malaka berargumen bahwa tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang stabil, kesadaran politik rakyat akan terhambat.
Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek material menjadi krusial untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Dialektika merupakan poin kedua dari madilog.
Pendekatan dialektis yang diusung Tan Malaka mengajak kita untuk melihat dan memahami kontradiksi yang ada dalam kehidupan sosial dan politik. Dialektika, sebagai metode berpikir, memungkinkan individu untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam masyarakat, dari pergeseran kekuasaan hingga ketidakadilan sosial.
Dengan menyadari adanya kontradiksi ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perubahan sosial. Tan Malaka percaya bahwa melalui pemahaman dialektis, rakyat dapat mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif.
Pendekatan ini juga menekankan pentingnya perubahan yang bersifat progresif, yang memerlukan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Logika merupakan poin yang ketiga dari madilog. Tan Malaka menekankan bahwa pemikiran logis adalah kunci untuk mengevaluasi berbagai ide dan kebijakan.
Dalam konteks demokrasi, logika berfungsi sebagai alat untuk menilai pilihan-pilihan yang ada dan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan rakyat.
Melalui pemikiran yang logis, masyarakat dapat menghindari manipulasi dan propaganda yang seringkali merugikan demokrasi. Tan Malaka mendorong individu untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap berbagai sudut pandang yang ada.
Dengan demikian, logika menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana.
Penerapan Madilog dalam Membangun Demokrasi
Penerapan konsep Madilog dalam konteks demokrasi di Indonesia sangat penting. Masyarakat perlu diajak untuk berpikir kritis dan analitis terhadap berbagai isu yang dihadapi.
Pendidikan yang berbasis pada pemikiran kritis harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang mampu memahami dan menghadapi tantangan yang ada.
Bila dihubungkan dengan larangan pemerintah tentang pengibaran bendera one piece, dari itu menunjukkan bahwa konsep dan penerapan keadilan di Indonesia tidak baik-baik saja. Ada tiga hal untuk membangun demokrasi:
1. Pendidikan Kritis bertujuan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana berpikir kritis dan analitis. Hal ini sangat penting dalam menciptakan individu yang tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengevaluasi situasi sosial dan politik di Indonesia.
Ada dua poin dari hal itu pertama, membangun kesadaran sosial, pendidikan yang mengedepankan pemikiran kritis akan membantu masyarakat memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Dengan memahami kondisi material, masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang relevan terlebih kondisi ekonomi sosial dan politik Indonesia yang carut marut. Kesadaran ini sangat penting dalam menghadapi isu-isu seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan korupsi.
Kedua, menumbuhkan emandirian berpikir, melalui pendidikan kritis, masyarakat diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga untuk mempertanyakan dan menganalisisnya.
Hal ini akan membekali mereka dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks politik. Generasi yang mampu berpikir kritis akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
2. Dialog sosial merupakan pendekatan yang diusung oleh Tan Malaka sebagai bagian dari metode dialektisnya.
Dialog ini mengajak masyarakat untuk berdialog dan memahami berbagai sudut pandang, yang sangat penting dalam menciptakan kesepahaman dan mengurangi konflik.
Ada dua hal yaitu pertama, menciptakan ruang diskusi, dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, dialog sosial berfungsi sebagai sarana untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda.
Dengan menciptakan ruang diskusi yang inklusif, masyarakat dapat saling bertukar ide dan mencari titik temu. Ini sangat penting dalam mengatasi polarisasi yang sering terjadi di masyarakat. Kedua, mengurangi konflik, dialog yang terbuka dan konstruktif dapat mengurangi ketegangan antar kelompok.
Dengan memahami sudut pandang orang lain, individu akan lebih mampu berempati dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kesatuan.
3. Analisis Kebijakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui pemikiran logis, masyarakat dapat menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Ada dua hal yaitu pertama, mendorong partisipasi aktif, dengan kemampuan untuk menganalisis kebijakan, masyarakat akan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Ini akan menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan demokratis. Kedua, mengawasi implementasi kebijakan, analisis kebijakan juga berfungsi sebagai alat untuk mengawasi implementasi kebijakan.
Masyarakat yang kritis akan mampu mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud, dan nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam praktik.
Penerapan pemikiran Tan Malaka di Indonesia terkesan sangat sulit karena tantangannya sangat komples. Namun, meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan pemikiran Tan Malaka, harapan tetap ada.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam demokrasi semakin meningkat.
Generasi muda, dengan semangat perubahan, diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam membangun bangsa. Penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pemikiran Tan Malaka dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Ini akan membantu menciptakan masyarakat yang kritis, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global.
Analisis kebijakan fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa penetapan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak relevan karena sejumlah program strategis, seperti Makan Siang dan Susu Gratis serta inisiatif yang diduga sebagai “Industri Danantara,” dikritik sebagai bentuk kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan berpotensi menjadi sarana korupsi gaya baru.
Selain itu, usulan penggemukan kabinet dipandang sebagai langkah kontraproduktif, sebab peningkatan jumlah kementerian berimplikasi langsung pada membengkaknya alokasi anggaran, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Secara keseluruhan, kritik ini menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap prioritas dan struktur pemerintahan untuk menjamin alokasi sumber daya yang optimal dan akuntabel demi kesejahteraan publik.
Rakyat sering bertanya tentang bangsa ini “katanya keadilan tapi KKN merajalela, perintah hanya berani menangkap kelas teri.
Mereka sering kali tutup mata dan telinga, seakan-akan rakyat tidak penting, yang penting adalah kekuasaan dan uang”.
Tan Malaka dan Madilog menawarkan kerangka pemikiran yang relevan untuk membangun demokrasi di Indonesia tahun 2025. Pancasila sebagai dasar negara harus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
Melalui pendidikan kritis, dialog sosial, dan analisis kebijakan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan adil.
Dengan cara ini, semangat Tan Malaka dapat terus hidup dan menjadi pendorong bagi kemajuan bangsa.
Terakhir Tan Malaka mengatakan, “Tuan rumah (Bangsa Indonesia) tidak akan pernah bekerja sama atau berunding dengan maling yang telah menjarah rumahnya”.
Kemerdekaan harus total, semua yang merengut kemerdekaan harus dihabiskan bahkan pemerintah itu sendiri harus merdeka 100 persen.
Mari kita jadikan semangat Tan Malaka sebagai pemicu perubahan.
Dengan meresapi nilai-nilai Madilog dan mengamalkan Pancasila, kita punya kekuatan untuk membangun demokrasi yang berpihak pada rakyat.
Ingatlah, perjuangan ini bukan hanya tentang idealisme, melainkan aksi nyata. Seperti pesan Tan Malaka, kita tidak akan pernah berunding dengan “maling” yang merampas hak bangsa.
Kemerdekaan sejati artinya bersih dari segala bentuk penindasan, termasuk korupsi yang menggerogoti.
Saatnya bergerak, maksimalkan setiap upaya kita, dan dengan keyakinan, “Bismillah, korupsi harus tuntas sampai ke akar-akarnya!”.
