YAKUSA.ID – Janji pertemuan yang sebelumnya disampaikan manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Regional II Sawit Seberang tak kunjung terealisasi. Kondisi tersebut kembali memicu kekecewaan warga yang sebelumnya menggelar demonstrasi terkait sejumlah persoalan lingkungan di sekitar perusahaan.
Manajemen perusahaan sebelumnya menyatakan akan menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan masyarakat, pemerintah setempat, serta jajaran Forkopimcam pada Kamis, 24 September 2026. Namun, agenda tersebut batal dilaksanakan.
Pembatalan itu kemudian dipersoalkan warga. Masyarakat menilai pertemuan tersebut penting untuk membahas secara langsung berbagai keluhan yang mereka sampaikan saat aksi unjuk rasa, termasuk persoalan yang dikaitkan dengan pengelolaan limbah perusahaan.
Saat dikonfirmasi mengenai batalnya pertemuan, Manajer PKS PTPN IV Regional II menjelaskan bahwa agenda tersebut berbenturan dengan kegiatan lain. Manajemen menyebut sehari setelah aksi unjuk rasa, pihaknya mendapat undangan dari Komisi IV DPRD Langkat untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
RDP tersebut juga melibatkan Camat, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perwakilan masyarakat.
Manajemen juga menyampaikan bahwa DLH telah mengambil sampel limbah pada Selasa untuk dilakukan pengujian laboratorium. Di sisi lain, Komisi IV DPRD Langkat disebut berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis.
Pihak perusahaan menyatakan akan melakukan perbaikan apabila hasil pengujian laboratorium nantinya menunjukkan adanya kesalahan.
Namun, alasan tersebut belum sepenuhnya diterima masyarakat. Warga menilai agenda bersama DPRD dan proses pemeriksaan DLH tidak semestinya menghilangkan komitmen manajemen untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
“Jangan jadikan agenda di DPRD atau uji lab DLH sebagai alasan untuk membatalkan janji pertemuan dengan masyarakat. Warga di bawah ini lelah dengan janji-janji dan alasan klasik perusahaan. Ketika limbah mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan kami, manajemen seharusnya kooperatif dan menepati komitmennya secara langsung, bukan malah lari dari meja perundingan,” ungkap salah seorang perwakilan masyarakat yang namanya enggan disebutkan, Jum’at (25/9/2026).
Masyarakat meminta perusahaan tidak menjadikan hasil uji laboratorium sebagai satu-satunya alasan untuk menunda penyelesaian persoalan yang mereka keluhkan. Warga juga menyatakan akan mengawasi proses pengujian sampel oleh DLH dan menunggu langkah konkret setelah hasil pemeriksaan keluar.
Bermula dari Aksi Ratusan Warga
Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah ratusan warga Kecamatan Sawit Seberang menggelar demonstrasi di depan PKS PTPN IV Regional II Sawit Seberang.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait dampak lingkungan yang mereka kaitkan dengan aktivitas perusahaan. Salah satu tuntutan utama adalah pemindahan waduk atau kolam penampungan limbah yang lokasinya disebut berada dekat dengan permukiman warga.
Aksi sempat berlangsung tegang. Massa mengaku kecewa karena harus menunggu hampir satu jam sebelum ditemui pihak manajemen perusahaan.
Situasi kemudian memanas ketika massa menggelar aksi di badan jalan raya. Kondisi tersebut sempat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Dalam penyampaian aspirasi, warga juga menyoroti jarak antara kolam penampungan limbah dengan rumah penduduk serta sejumlah persoalan lain yang menurut mereka berkaitan dengan aktivitas operasional PKS dan kawasan perkebunan PTPN IV Regional II.
Setelah massa bertahan di badan jalan, Manajer PKS PTPN IV Regional II Sawit Seberang akhirnya menemui para demonstran.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen menyatakan telah menerima aspirasi warga dan berjanji membahas tuntutan tersebut melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait.
“Kami menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pihak manajemen berjanji akan menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan masyarakat, pemerintah setempat, serta jajaran Forkopimcam yang dijadwalkan pada Kamis, 24 September 2026,” kata Manajer PKS PTPN IV di hadapan warga.
Namun, pertemuan yang dijanjikan tersebut akhirnya batal digelar. Kini, masyarakat menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari DLH sekaligus menagih tindak lanjut nyata dari pihak perusahaan atas persoalan yang telah mereka sampaikan.
Warga juga menyatakan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila komunikasi dengan manajemen kembali tidak menemukan titik temu.
