YAKUSA.ID – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas PGRI (UPI) Sumenep menggelar Mimbar Demokrasi di depan Gedung Pemerintahan Kabupaten Sumenep, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi pemerintahan sekaligus mengajak para pemimpin dan pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.
Ketua HMP PPKn, Moh. Iqbal Asyrofi, mengatakan Mimbar Demokrasi tidak hanya menjadi ajang penyampaian orasi, pembacaan puisi, maupun penampilan seni lainnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki tujuan lebih luas, yakni membangun kesadaran masyarakat dan mendorong pemerintah agar lebih peka terhadap persoalan sosial.
Ia secara khusus menyoroti persoalan diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk dari Bupati Sumenep, Fauzi.
“Di dalamnya tidak hanya menampilkan sebuah penampilan, tapi juga bertujuan HMP PPKn dapat menjadi sorotan dalam menyadarkan masyarakat,” katanya, menegaskan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal bagi mahasiswa angkatan 2026.
Tujuannya adalah untuk membangun pola pikir kritis terhadap berbagai persoalan, baik di tingkat Kabupaten Sumenep maupun nasional.
“Bagaimana teman-teman mahasiswa mulai berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan khususnya di Kabupaten Sumenep maupun di negara kita,” tuturnya.
Sementara itu, Zahrir Ridho dalam orasinya menegaskan bahwa Mimbar Demokrasi bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun ruang untuk meluapkan keluh kesah.
Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa dalam mengawal kehidupan demokrasi.
“Mimbar ini adalah ruang hidup bagi nalar kritis yang sehat. Demokrasi tidak boleh mati di dalam pagar kampus maupun luar kampus,” imbuhnya.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, baik di tingkat birokrasi institusional maupun sosial, senantiasa berpihak pada keadilan dan kepentingan bersama,” tambahnya.
Melalui Mimbar Demokrasi tersebut, HMP PPKn UPI Sumenep menekankan pentingnya ruang penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Mahasiswa UPI berharap gagasan dan kritik yang disampaikan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi perhatian dan mendorong tindak lanjut dari pihak terkait.
